JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jika Ki Hadjar Dewantara bisa keluar dari alam kuburnya, mungkin beliau akan langsung menggeleng-gelengkan kepala sambil bertanya, "Lho, ini pendidikan yang dulu saya perjuangkan, Kok mirip bisnis waralaba?" Pendidikan yang dulu beliau gagas sebagai alat pembebasan justru kini jadi ladang komersial, di mana biaya sekolah mirip tiket konser Coldplay mahal, tapi tetap ludes. Dulu, jargon "Ing ngarsa sung tulada" atau “di depan memberi teladan” adalah prinsip. Sekarang, yang di depan justru memberi cicilan pendidikan berbunga rendah. Pendidikan di Indonesia sudah seperti penerbangan kelas bisnis. Yang punya uang bisa memilih kenyamanan, yang tidak cukup berjuang agar tidak tertinggal di terminal. Biaya SPP naik terus, sementara beasiswa makin langka ibarat hewan mitologi unicorn, sering didengar tapi tak pernah terlihat. Jika dulu orang tua bekerja keras agar anak bisa sekolah, kini anak-anak yang harus berjuang keras mencari tambahan biaya agar bisa lulus. Di mana-mana, biaya pendidikan semakin tinggi, menyerupai investasi property seperti butuh modal besar, tapi tidak ada jaminan balik modal dalam bentuk pekerjaan layak. Yang kaya tetap bisa sekolah, yang miskin cukup membaca kisah inspiratif orang sukses di Twitter. Ironisnya, setiap tahun ada janji "pendidikan gratis", tapi gratisnya hanya sebatas brosur kampanye. Sekolah boleh masuk tanpa biaya, tapi seragam, buku, modul, dan iuran ini-itu tetap harus dibayar. Ki Hadjar Dewantara mungkin geleng-geleng kepala sambil bertanya, "Ini sekolah atau wahana wisata? Kok masuknya gratis, tapi keluarnya harus bayar mahal?" Lebih menyedihkan lagi, pendidikan kini berubah menjadi sekadar transaksi. Sekolah dan universitas berlomba-lomba menarik minat mahasiswa layaknya marketplace, dengan paket "kuliah kilat, lulus cepat". Kampus swasta menjual janji prestise, sementara kampus negeri menaikkan UKT demi "meningkatkan kualitas" meskipun yang meningkat justru lahan parkir dan urusan administrasi. Pendidikan yang seharusnya membebaskan, kini justru menjerat rakyat dalam lingkaran hutang dan ketidakpastian.
