MAJALENGKA – Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahudin, melakukan peninjauan langsung ke SD Mira 3 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu (6/5/2026), menyusul viralnya informasi mengenai kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan ambruk. Peninjauan dilakukan untuk memastikan tingkat keamanan bangunan sekaligus mengevaluasi kualitas konstruksi fasilitas pendidikan tersebut. Kegiatan pengecekan berlangsung pada pagi hari dengan melibatkan pihak terkait guna melihat langsung kondisi fisik bangunan yang dibangun pada tahun 2021 hingga 2022. Dalam pemeriksaan awal, ditemukan beberapa bagian konstruksi yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih, terutama pada struktur penyangga dan material bangunan. “Hasil pengecekan sementara menunjukkan ada bagian yang renggang pada struktur kayu penopang. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi tetap harus menjadi perhatian serius,” ujar H. Iing Misbahudin saat berada di lokasi. Ia menegaskan keamanan sekolah harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga harus memperhatikan kualitas material dan ketahanan bangunan dalam jangka panjang. Komisi III DPRD Majalengka meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) bersama Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan sekolah yang memiliki spesifikasi serupa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di wilayah lain. Selain memeriksa kondisi bangunan, DPRD juga menyoroti proses pembangunan sebelumnya, termasuk sistem pengawasan proyek dan penggunaan material konstruksi. Dugaan sementara mengarah pada penggunaan material kayu lama yang dinilai memengaruhi kekuatan struktur bangunan. Menurut H. Iing, pihaknya masih menunggu hasil verifikasi resmi dari dinas terkait mengenai proses pembangunan dan keterlibatan pihak kontraktor. DPRD juga membuka kemungkinan pemanggilan kontraktor apabila ditemukan indikasi pelanggaran standar konstruksi. “Semua proses akan dikaji berdasarkan laporan resmi dan hasil pemeriksaan teknis. Fokus utama saat ini adalah memastikan keamanan lingkungan sekolah agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” katanya. Ia menambahkan revitalisasi bangunan sekolah yang direncanakan tahun ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan memenuhi standar teknis yang berlaku. Pemerintah daerah diminta memastikan pembangunan dilakukan secara transparan serta mengutamakan keselamatan pengguna bangunan. Peristiwa ini turut memicu perhatian masyarakat karena menyangkut fasilitas pendidikan yang digunakan setiap hari oleh siswa. Banyak pihak berharap evaluasi tidak hanya dilakukan pada satu sekolah, tetapi juga menyeluruh terhadap bangunan pendidikan lain yang memiliki usia dan konstruksi serupa. Hingga saat ini, aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah masih menyesuaikan kondisi keamanan area terdampak. Pemerintah daerah bersama pihak sekolah disebut terus berkoordinasi terkait langkah penanganan lanjutan agar proses pendidikan tidak terganggu. Komisi III DPRD Majalengka menegaskan pengawasan terhadap proyek fasilitas publik, khususnya sektor pendidikan, akan diperketat guna memastikan seluruh bangunan sekolah memenuhi standar keamanan dan layak digunakan masyarakat
