Netral English Netral Mandarin
16:55wib
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Para ilmuwan di Afrika Selatan mendeteksi varian Covid-19 baru yang memiliki banyak mutasi. Varian ini disinyalir jadi penyebab tingginya penyebaran kasus di negara tersebut.
Masalah Utama RI Bukan Radikalisme tapi Korupsi? Habib Husin: Ada MUI tapi Gak Bisa Nangkep Ustadz Sesat, Percuma

Rabu, 18-Agustus-2021 11:56

Habib Rizieq Shihab
Foto : Twitter/Habib Husin
Habib Rizieq Shihab
38

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Cyber Indonesia Habib Husin Alwi menanggapi pihak-pihak yang menganggap musuh utama Indonesia  itu hanya soal korupsi dan bukan soal radikalisme. 

Namun, di mata Habib Husin, radikalisme penting manjadi masalah utama karena menyangkut idiologi kebangsaan.

“Ada yg geli klu kita bahas Radikalis. Padahal masalah utama kita korupsi, ktnya,” kata Habib Husin, Rabu 18 Agustus 2021. 

"Soal koruptor ada  @KPK_RI, warga tdk bisa intervensi. Urusan Radikalis ada @MUIPusattp gak bisa nangkep ustadz sesat. Percuma," lanjut Habib Husin.

“Masalah Radikalis ini menyangkut ideologi kebangsaan, hrs diungkap,” tandas Habib Husin.

Banyak netizen memberikan tanggapan, berikut di antaranya:

@iwankgt3838: “Saudi yg katanya kaya saja mengakui disusupi klompok intelektual radikal.”

@Dm21Donny: “Kalo ditangkap ntar rame tagar penzoliman thd ulama... gmn donk bib.”

@HAlmadhidi: “Sejak kapan MUI bisa nangkap org....????...klu masuk politisi cerdas.”

@kehedsiah3: “Setuju bib.”

Sementara secara terpisah, beberapa waktu silam, muncul desakan agar Pemerintahan Joko Widodo  fokus dalam menangani masalah-masalah yang substansial di negeri ini. 

Salah satu masalah yang nyata adalah korupsi yang mendera dua mantan menteri Jokowi, yakni mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun tidak ingin masalah yang kurang mendesak seperti radikalisme menjadi skala prioritas pemerintah mengalahkan urusan penting lainnya.

“Jangan sibuk ngurusin isu radikal dan proyek deradikalisasi. Apalagi di depan mata, para menterinya justru korupsi. Korupsi sebesar gajah di depan mata tidak kelihatan, tetapi semut radikal di seberang lautan kelihatan, padahal itu juga tidak benar,” ujarnya seperti dilansir RMOL, Minggu (14/2).

Pernyataan Ubedilah Badrun ini berkaitan dengan adanya laporan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang menuding Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal.

Bagi Ubedillah, tudingan terhadap mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu tidak masuk akal dan tidak empirik. Sebab di matanya, Din Syamsuddin adalah tokoh Islam yang sangat moderat.

"Bagaimana mungkin tokoh penting moderat Islam dan salah satu tokoh perdamaian dunia dituduh radikal. Itu sesuatu yang tidak masuk akal," ujarnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani

Berita Terkait

Berita Rekomendasi