Netral English Netral Mandarin
03:55wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Muncul Seruan Serbu Swalayan Milik China, Ade Armando: Biadab!

Senin, 19-Juli-2021 08:24

Ade Armando
Foto : Kolase Netralnews
Ade Armando
43

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dosen Universitas Indonesia menyoroti pernyataan akun bernama  GarudaHitam @SilumanRi yang viral di sosial media. 

"Jika nanti tiba saatnya kalian rakyat kelaparan, maka mulailah dari sekarang menyerbu supermarket, mall, swalayan milik China yang saat ini justru menimbun sumber bahan pokok tersebut. serbu dan dapatkan dengan gratis untuk kalian pribumi bertahan hidup,” kata akun GarudaHitam@SilumanRi.

Ade Armando kemudian  menanggapi cuitan tersebut dengan mempertanyakan mengapa “kadrun” mendukung PPKM diperpanjang.

“Kenapa ya Kaum Kadrun ngotot banget supaya PPKM dilanjutkan? Ada yang faham?” cuit Ade Ar,mando, Minggu malam 18 Juli 2021.

“Mereka membayangkan kalau PPKM dilanjutkan, masyarakat akan kelaparan. Karena itulah mereka memprovokasi sejak awal. . . Biadab!” imbuhnya.

Sementara sebelumnya secara terpisah diberitakan bahwa rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mendapat penolakan oleh relawan Jokowi.

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer menegaskan, adanya wacana perpanjangan PPKM sangat tidak etis. Apalagi tanpa adanya adanya evaluasi dari PPKM yang sedang berjalan.

"Harusnya ada evaluasi dulu. Tunggulah tanggal 17 atau 18 Juli. Kalau ada penurunan signifikan Covid-19, rasanya tak perlu diperpanjang," tegas Noel, sapaan Immanuel seperti dinukil RMOL, Kamis (15/7). 

Kebijakan Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus koordinator PPKM Jawa-Bali 2021 Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah baru akan mengumumkan secara resmi hasil keputusan perpanjangan PPKM darurat pada dua sampai tiga hari lagi. Luhut mengaku pemerintah dilema dalam mengeluarkan kebijakan dari perpanjangan PPKM ini yaitu ekonomi terdampak bagi rakyat kecil dan menekan laju varian covid-19 varian Delta.

Dia mengatakan, evaluasi dari pelaksanaan PPKM Darurat ini yang telah diselenggarakan sejak 3 Juli 2021 lalu. "Disatu sisi dampat terhadap ekonomi rakyat kecil juga sangat cukup besar,  akibat penurunan mobilitas dan aktifitas di masyarakat. Mall dan pusat perbelanjaan harus tutup. karyawan  pabrik dikurangi, yang masuk aja harus dipastikan protokol kesahatan, restoran dan tempat makan hanya melayani take away,"kata Luhut melalui Konferensi Virtual, Sabtu (17/07/2021)

Luhut memaparkan dengan adanya kebijakan PPKM, Mobilitas masyarakat menjadi terhambat dan akan berdampak kepada pendapatan harian para pekerja dan pegadang kecil.

"Disatu sisi, bukan kebijakan yang mudah untuk melanjutkan PPKM ini,disatu sisi kita harus menekan penyebaran kasus varian delta yang eksponensial atau naik sangat tinggi.Bukan pemerintah yang mudah satu sisi menghentikan eksponensial agara para perawat, dokter, nakes di rumah sakit serta puskesmas bisa menyembuhkan para pasien nya saat ini,"  tandasnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto