JAKARTA - Artis sekaligus politisi Nafa Urbach kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang membela kebijakan tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp50 juta per bulan memicu gelombang kritik dari masyarakat. Video yang menampilkan pernyataan kontroversial anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem ini telah tersebar luas di media sosial dan menuai reaksi beragam dari warganet. Dalam rekaman video yang diunggah ulang oleh akun Instagram @lbj_jakarta pada 18 Agustus 2025, Nafa Urbach menjelaskan bahwa tunjangan ini diperlukan karena banyak anggota DPR dari luar kota harus menyewa tempat tinggal di sekitar Senayan untuk memudahkan akses ke kantor. Pernyataan ini segera menjadi viral dan memicu polemik di berbagai platform media sosial. Mantan istri Zack Lee ini menyampaikan argumentasinya dengan merujuk pada kondisi anggota dewan yang tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas. "(Anggota dewan) tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota," tutur Nafa dalam video. Menurut mantan istri Zack Lee ini, tunjangan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai pengganti rumah dinas. Terutama bagi anggota dewan yang berasal dari luar kota. Ia menambahkan bahwa mayoritas anggota DPR banyak yang menyewa rumah di sekitar kompleks parlemen untuk memudahkan mobilitas kerja mereka. Sebagai contoh konkret, Nafa menyinggung pengalaman pribadinya saat harus berangkat dari rumah di Bintaro, Tangerang Selatan. "Saya saja yang dari Bintaro, itu macetnya luar biasa. Ini sudah setengah jam macet," ucapnya. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menggambarkan tantangan mobilitas yang dihadapi anggota dewan dalam menjalankan tugas legislatif. Pernyataan Nafa Urbach tidak mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sebaliknya, ia menuai kritik warganet usai membela anggota DPR terkait tunjangan rumah sebesar Rp50 juta. Kritik keras dari netizen memaksa artis berusia 44 tahun ini mengambil langkah defensif dengan menutup kolom komentar di sejumlah unggahan Instagram miliknya. Langkah penutupan kolom komentar ini menunjukkan tingkat tekanan yang dirasakan Nafa akibat gelombang kritik yang terus berdatangan. Warganet menganggap pernyataannya tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sedang menghadapi tantangan finansial di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti. Kritik masyarakat tidak hanya berasal dari warganet biasa, namun juga figur publik lainnya. Salah satu yang paling mencuat adalah sindiran dari sutradara ternama Joko Anwar yang secara terang-terangan mengkritik pernyataan Nafa. "Makanya voters, pilih wakil di DPR yang pinter, jangan sekedar artis," tulis Joko Anwar, yang langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Diketahui, tunjangan perumahan yang diterima anggota DPR, mencapai Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini merupakan bentuk kompensasi atas tidak adanya fasilitas rumah dinas yang sebelumnya disediakan untuk anggota dewan periode sebelumnya. Anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi akan mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan anggota dewan untuk menyewa atau membeli tempat tinggal sesuai kebutuhan mereka. Namun demikian, kebijakan ini menuai kontroversi karena besarannya yang dianggap tidak proporsional dengan kondisi ekonomi masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa nominal Rp50 juta per bulan terlalu besar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi. Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari Fraksi Partai NasDem di DPR RI terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan salah satu anggotanya. Demikian pula dengan pimpinan Komisi IX DPR tempat Nafa Urbach bertugas belum memberikan klarifikasi atau pernyataan official mengenai insiden ini. Namun demikian, beberapa anggota dewan dari partai lain mulai memberikan komentar tidak langsung melalui media sosial mereka. Sebagian besar menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan publik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan kontroversial. Pihak DPR RI sebagai institusi juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kontroversi ini. Namun, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa insiden ini kemungkinan akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat fraksi dan pimpinan DPR ke depannya.
