JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Perum Bulog menyebutkan secara tegas kalau pasokan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu ternyata tidak berasal dari barang bersubsidi. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun minyak goreng Minyakita, dipastikan tidak dipakai dalam program tersebut, karena semua komoditas yang disalurkan merupakan produk premium begitu saja. Penegasan ini muncul sebagai jawaban atas perhatian publik yang sempat menyorot apakah ada barang bersubsidi yang masuk ke dapur MBG. Di sisi lain, kebijakan ini juga seperti menguatkan komitmen pemerintah supaya subsidi pangan tetap bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang layak dan berhak menerima. Bulog pastikan, beras MBG bukan beras SPHP Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bahwa beras yang dipasok untuk program MBG itu berjenis premium, jadi bukan beras SPHP yang jelas memang disubsidi pemerintah. Hal yang serupa juga disebut berlaku pada minyak goreng. Bulog memastikan Minyakita tidak termasuk komoditas yang disalurkan ke dapur MBG. Jadi, dengan begitu seluruh bahan pangan yang dipakai program tersebut berasal dari kategori non-subsidi dengan kualitas premium, bukan yang lain-lain. Kebijakan ini diambil supaya distribusi barang bersubsidi tetap tepat tujuan, alias supaya jatuh ke tangan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program subsidi pangan pemerintah. Larangan pakai barang subsidi di dapur MBG Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, tidak diperbolehkan memakai barang bersubsidi seperti beras SPHP, Minyakita, juga LPG 3 kilogram. BGN bahkan membuka kesempatan investigasi bila ada dapur yang kedapatan menggunakan barang subsidi. Kalau ternyata terbukti ada pelanggaran, maka selisih harga akibat pemakaian barang subsidi itu berpotensi diminta kembali ke kas negara, sesuai hasil pemeriksaan nantinya. Langkah tersebut jadi bagian dari pengawasan supaya anggaran MBG bisa tetap sesuai ketentuan, sambil menjaga integritas program yang sekarang sudah menjangkau jutaan penerima manfaat di banyak daerah. Kenapa kebijakan ini dianggap penting? Keputusan Bulog untuk hanya memasok bahan pangan premium punya dampak strategis ke cara tata kelola program MBG berjalan. Ini bukan cuma soal mutu makanan yang diterima peserta saja, tapi juga soal pencegahan penyalahgunaan barang subsidi, agar tidak jadi simpang siur. Beras SPHP dan Minyakita sejauh ini dibuat sebagai alat penstabil harga untuk masyarakat. Kalau kemudian dialihkan ke program pemerintah lain yang memang sudah punya alokasi anggaran tersendiri, maka arah subsidi itu bisa ikut bergeser. Akibatnya bisa mengurangi manfaatnya bagi kelompok yang paling rentan. Di sisi lain, memakai bahan premium juga memberi kepastian bahwa biaya operasional MBG betul-betul menggambarkan harga pasar. Hal ini kemudian mendukung transparansi proses pengadaan pangan, serta memudahkan pemeriksaan bila nantinya ada evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk saat alurnya ditinjau ulang. Kebijakan semacam ini juga memberi rasa aman kepada petani, penggilingan padi, sampai pelaku usaha pangan. Intinya kebutuhan MBG tidak akan mengganggu distribusi barang subsidi di pasar, atau menimbulkan benturan yang tidak perlu. Dengan begitu pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberhasilan program pemenuhan gizi dan stabilitas pasokan pangan nasional, ya dengan cara yang lebih terukur. Ke depan, pengawasan terhadap rantai pasok sepertinya bakal makin diperketat, supaya semua dapur MBG bisa bener-bener mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Ini juga jadi salah satu upaya yang lebih rapi untuk membangun tata kelola program yang bisa dipertanggung jawabkan sekaligus memastikan bantuan pangan bersubsidi, tetap “pas” sasaran bagi warga yang beneran membutuhkan.
