JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fenomena menarik tengah terjadi di Swiss. Negara Eropa yang dikenal dengan sistem perpajakan ketat itu kini menghadapi lonjakan jumlah warga yang memilih keluar dari gereja secara resmi. Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu pemicunya adalah keberadaan pajak gereja yang wajib dibayarkan oleh warga yang tercatat sebagai anggota gereja resmi. Swiss memang termasuk negara dengan beban pajak relatif tinggi. Selain pajak penghasilan, warga juga dikenakan pajak khusus gereja, tergantung pada wilayah atau kanton tempat mereka tinggal. Besaran pajak gereja ini bervariasi, berada di kisaran 1 persen hingga 3 persen dari penghasilan. Pajak tersebut diwajibkan bagi siapa pun yang terdaftar sebagai anggota gereja yang diakui negara. Satu-satunya cara untuk terbebas dari pungutan tersebut adalah dengan mengundurkan diri secara resmi dari keanggotaan gereja. Data terbaru menunjukkan, pilihan itu diambil oleh semakin banyak warga. Media lokal Le News melaporkan, sepanjang 2023 sebanyak 67.497 orang resmi meninggalkan Gereja Katolik di Swiss. Jumlah ini melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 2022. Tak hanya Gereja Katolik, gereja Protestan juga mengalami penurunan signifikan jumlah jemaat. Sekitar 39.517 orang tercatat keluar dari gereja Protestan pada periode yang sama. Jika digabungkan, total warga Swiss yang meninggalkan gereja pada 2023 mendekati angka 100.000 orang. Institut Sosiologi Pastoral Swiss (SPI) mencatat, kanton dengan tingkat pengunduran diri tertinggi berada di Basel-Stadt. Persentasenya mencapai 4,5 persen. Wilayah yang terletak di bagian utara Swiss itu memiliki sistem administrasi yang memungkinkan warga menghentikan status keanggotaan gereja, sehingga otomatis tidak lagi diwajibkan membayar pajak gereja. Meski catatan resmi tidak selalu merinci alasan di balik keputusan tersebut, sejumlah analisis menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara pajak gereja dan meningkatnya angka warga yang keluar dari agama. Laporan Religion Watch menyebutkan, daerah-daerah yang menerapkan pajak gereja cenderung memiliki tingkat pengunduran diri dari keanggotaan gereja yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Namun, pajak bukan satu-satunya faktor. Perubahan pola pikir masyarakat Swiss juga berperan besar. Sekularisme yang semakin menguat, khususnya di kalangan generasi muda, turut mendorong berkurangnya keterikatan terhadap institusi keagamaan. Selain itu, berbagai skandal yang mencuat di lingkungan rumah ibadah juga disebut mempercepat jarak antara warga dan gereja. Data demografis memperkuat tren tersebut. Survei menunjukkan bahwa semakin banyak warga Swiss yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai ateis. Pada 2022, sekitar 34 persen populasi Swiss menyatakan tidak lagi menganut agama apa pun. Angka ini menandakan bahwa sebagian besar warga benar-benar meninggalkan keyakinan agama, bukan sekadar menghindari kewajiban pajak. Fenomena ini sekaligus mencerminkan perubahan sosial yang signifikan di Swiss, negara yang sebelumnya dikenal memiliki ikatan kuat antara masyarakat dan institusi keagamaan. Ke depan, para pengamat menilai tren ini berpotensi terus berlanjut, seiring meningkatnya kesadaran finansial dan pergeseran nilai dalam masyarakat modern Swiss. Disarikan dari berbagai sumber
