RIO DE JENEIRO - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva melontarkan kritik keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang mencabut visa Duta Besar Brasil untuk Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. Menurut Lula, kebijakan tersebut merupakan tindakan yang tergesa-gesa dan tidak mencerminkan hubungan diplomatik yang telah terjalin lama antara kedua negara. Dalam wawancara yang disiarkan melalui kanal YouTube Meteoro Brasil pada Rabu (5/8), Lula menilai keputusan Washington tidak memiliki dasar yang kuat, terlebih Brasil dan AS telah menjalin hubungan diplomatik selama lebih dari 200 tahun. Lula juga menegaskan bahwa pemerintah Brasil tidak berencana menerima duta besar baru dari Amerika Serikat sebelum pelaksanaan pemilihan umum Brasil yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pencabutan visa Dubes Brasil sebagai respons atas keputusan Brasil yang menolak penerbitan visa bagi dua pejabat Amerika Serikat pada bulan lalu. Selain itu, Washington juga menyoroti belum adanya persetujuan dari Brasil terhadap pencalonan Daniel Perez, yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump. Menanggapi alasan tersebut, Lula menyebut Amerika Serikat tidak dapat menuntut percepatan proses diplomatik dari Brasil sementara kedutaan mereka sendiri di Brasil telah lama tidak memiliki kepala perwakilan tetap. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Washington tidak menunjukkan urgensi yang sama terhadap keberadaan perwakilan diplomatiknya di Brasil. Lula menegaskan bahwa negaranya menginginkan hubungan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan tidak menerima perlakuan yang dianggap tidak adil dalam hubungan bilateral. Pemerintah Brasil sebelumnya juga telah menyampaikan protes resmi terhadap langkah Departemen Luar Negeri AS. Brasil menilai alasan yang digunakan Washington untuk mencabut visa Dubes Maria Luiza Ribeiro Viotti tidak sesuai dengan fakta yang ada. Perselisihan diplomatik terbaru ini menambah ketegangan dalam hubungan Brasil dan Amerika Serikat, yang belakangan diwarnai sejumlah perbedaan pandangan terkait urusan diplomatik dan politik luar negeri.
