TOKYO - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menjadi sorotan setelah video kunjungannya ke wilayah terdampak gempa bumi di Jepang barat daya menuai kritik dari sejumlah pengguna media sosial. Menurut laporan media lokal pada Rabu (5/8), video yang diunggah melalui akun resmi Kantor Perdana Menteri Jepang tersebut menampilkan rangkuman kunjungan Takaichi ke Prefektur Kumamoto pada Senin (3/8). Kunjungan itu dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,1 yang terjadi pada 28 Juli menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di kawasan tersebut. Video berdurasi singkat itu menampilkan sejumlah aktivitas Takaichi, mulai dari meninjau daerah terdampak dari helikopter, bertemu warga korban bencana, hingga mengunjungi pusat-pusat evakuasi. Seluruh tayangan tersebut diiringi musik piano sebagai latar belakang. Penggunaan musik dalam video tersebut memicu beragam reaksi di media sosial. Sejumlah pengguna platform X menilai tayangan itu lebih menyerupai materi hubungan masyarakat (humas) pemerintah dibanding laporan kunjungan resmi ke lokasi bencana. Beberapa warganet bahkan menuduh pemerintah memanfaatkan tragedi kemanusiaan untuk kepentingan citra politik. Kritik tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan di berbagai platform digital. Menanggapi polemik yang muncul, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara memberikan pembelaan terhadap video tersebut dalam konferensi pers rutin pada Rabu. Kihara menjelaskan bahwa video itu dibuat sebagai rangkuman singkat dari kegiatan perdana menteri selama meninjau wilayah terdampak gempa. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan musik piano dimaksudkan untuk membantu penyajian informasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Meski demikian, kontroversi ini muncul di tengah tantangan politik yang sedang dihadapi pemerintahan Takaichi. Sejumlah survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kabinet Jepang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Akibatnya, perdebatan mengenai video tersebut tidak hanya berkaitan dengan gaya komunikasi pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari sorotan yang lebih luas terhadap kepemimpinan dan strategi komunikasi publik pemerintahan Takaichi.
