KOTA TANGERANG, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Kota Tangerang mengklaim keberhasilan menekan laju inflasi tahunan menjadi 2,01 persen pada Juli 2026, turun dari 2,36 persen di bulan sebelumnya. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ruta Ireng Wicaksana, menyebut angka ini sebagai bukti daya beli masyarakat masih terkendali, dengan Indeks Harga Konsumen tercatat di angka 109,98 dan inflasi bulanan yang justru minus 0,19 persen. Capaian ini bahkan membuat Tangerang menjadi daerah dengan inflasi terendah di Banten, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 2,49 persen. Tapi kalau angka ini dibandingkan dengan data nasional, muncul kejanggalan yang cukup mencolok. Badan Pusat Statistik justru mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Juli 2026 naik menjadi 2,88 persen, lebih tinggi dari 2,37 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan komponen inti seperti emas perhiasan, minyak goreng, dan nasi dengan lauk sebagai penyumbang terbesarnya. Artinya, ketika tren nasional bergerak naik, Tangerang justru mengklaim bergerak turun, sebuah arah yang berlawanan. Yang membuatnya lebih janggal, komoditas penyumbang inflasi di Tangerang ternyata mirip persis dengan komponen inti nasional, yaitu emas (33,47 persen), minyak goreng (7,93 persen), dan nasi dengan lauk (7,10 persen), ditambah kue kering yang melonjak hingga 16,69 persen. Kalau tekanan komoditasnya serupa dengan pola nasional, kenapa arah pergerakan inflasi agregatnya bisa berkebalikan? Kesenjangan semacam ini sebenarnya sudah pernah dibedah lewat riset akademik. Wati, Sari, dan Hidayattullah (2025) yang menelusuri puluhan literatur soal inflasi dan daya beli masyarakat Indonesia menemukan satu pola yang cukup konsisten: begitu harga pangan dan energi naik, dampaknya ke kantong masyarakat jauh lebih terasa dibanding komponen inflasi lainnya. Alasannya sederhana saja, mayoritas pengeluaran keluarga berpenghasilan pas-pasan memang habis untuk dua hal itu, makan dan bahan bakar. Jadi wajar kalau angka inflasi kota bisa terlihat adem di laporan resmi, tapi kalau yang naik justru minyak goreng dan beras, warga tetap merasakan sesak yang sama di dompetnya. Temuan ini pas sekali menjelaskan kejanggalan di Tangerang. Angka inflasi agregatnya boleh saja turun jadi 2,01 persen, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, komponen yang justru naik paling tinggi, yaitu emas, minyak goreng, dan nasi dengan lauk, adalah barang-barang yang paling sering dibeli warga biasa, bukan barang mewah yang cuma dibeli sesekali. Riset yang sama juga menyoroti bahwa tekanan harga seperti ini bukan cuma soal angka di kertas, tapi bisa memicu ketidakpastian ekonomi di level rumah tangga, yang lama-lama berpotensi menimbulkan gejolak sosial kalau dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi yang tepat sasaran. Bagi ibu rumah tangga yang belanja ke pasar setiap hari, situasi semacam ini terasa kontradiktif. Laporan resmi bilang inflasi turun dan daya beli terkendali, tapi kenyataan di dapur justru menunjukkan minyak goreng dan bahan makanan pokok tetap mahal. Fenomena ini sejalan dengan temuan akademik bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok seperti makanan justru membesar ketika harga komoditas dasar naik, terlepas dari bagaimana angka inflasi agregat dilaporkan secara keseluruhan. Ada jarak yang cukup lebar antara apa yang tercermin di statistik makro dan apa yang benar-benar dirasakan di level rumah tangga, sebuah kesenjangan yang dalam literatur ekonomi sering disebut sebagai perbedaan antara inflasi headline dengan pengalaman inflasi riil masyarakat. Pemkot sendiri tampaknya menyadari celah ini, terbukti dari langkah menggencarkan Gerakan Sembako Murah ke berbagai kawasan permukiman bertepatan dengan rangkaian HUT ke-81 RI. Namun, solusi paling rasional sebenarnya bukan sekadar operasi pasar musiman yang sifatnya sementara. Pemerintah daerah perlu memperkuat data inflasi hingga level rumah tangga, bukan cuma agregat kota, agar kebijakan intervensi harga benar-benar menyasar komoditas yang paling membebani warga kelas bawah, seperti minyak goreng dan bahan pangan pokok. Transparansi metodologi perhitungan inflasi daerah juga perlu diperjelas ke publik, mengingat perbedaan arah pergerakan yang mencolok dengan data nasional wajar memunculkan pertanyaan, apakah disebabkan perbedaan bobot komoditas dalam keranjang inflasi Tangerang, ataukah ada faktor lokal spesifik yang belum sepenuhnya dijelaskan ke masyarakat. Langkah strategis lain yang bisa ditempuh adalah memperkuat kerja sama dengan distributor lokal untuk menstabilkan pasokan komoditas volatile seperti minyak goreng dan beras, sembari terus memantau pergerakan harga emas dan bahan bakar yang cenderung dipengaruhi faktor global di luar kendali pemerintah daerah. Dengan begitu, klaim inflasi terkendali tidak berhenti sebagai angka statistik yang menenangkan di atas kertas, melainkan benar-benar tervalidasi lewat kondisi nyata yang dirasakan warga saat berbelanja kebutuhan sehari-hari.
