JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Di era digital, kekuatan negara tidak lagi semata diukur dari senjata, pasukan, atau kekayaan sumber daya alam. Kekuatan negara hari ini juga diuji oleh kemampuan mengelola informasi, menjaga rasionalitas publik, dan memelihara kepercayaan melalui kebenaran prosedural. Belakangan, publik disuguhi berbagai potongan video dramatis dengan narasi bombastis: penyelundupan emas puluhan ton, penangkapan aktor asing, dan klaim keberhasilan luar biasa aparat negara. Salah satu yang viral adalah video dengan tulisan mencolok “GOLD SHIPMENT” yang dikaitkan dengan penemuan puluhan ton emas ilegal. Masalahnya bukan pada semangat nasionalisme yang muncul, melainkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah narasi tersebut berdiri di atas kebenaran prosedural, atau sekadar rekayasa visual yang meninabobokan nalar publik? Di sinilah kenegarawanan diuji. Negara, Prosedur, dan Akal Sehat Publik Negara modern bekerja bukan dengan sensasi, tetapi dengan aturan, standar, dan prosedur. Dalam praktik kenegaraan yang sehat: • Setiap penegakan hukum strategis selalu disertai rilis resmi berjenjang, • Ada kejelasan lembaga penanggung jawab, • Terdapat nomor perkara, dasar hukum, dan mekanisme akuntabilitas, • Informasi disampaikan bukan untuk viral, melainkan untuk dipertanggungjawabkan. Pengiriman emas, apalagi dalam skala puluhan ton, adalah aktivitas yang sangat terstandar secara internasional. Ia melibatkan sistem keuangan global, pengamanan tingkat tinggi, dan pengawasan lintas negara. Tidak ada ruang bagi improvisasi visual, apalagi label teatrikal yang justru mengundang risiko keamanan. Ketika sebuah klaim besar tidak diikuti prosedur besar, akal sehat publik seharusnya bekerja. Propaganda Visual: Ancaman Sunyi Kenegaraan Propaganda modern tidak selalu berbentuk pidato keras atau doktrin ideologis. Ia sering hadir halus, lewat: • potongan video tanpa konteks, • teks provokatif tanpa dokumen, • simbol-simbol nasionalisme instan. Masalahnya, propaganda visual semacam ini berbahaya karena: 1. Menggeser standar kebenaran dari fakta ke emosi, 2. Melemahkan budaya verifikasi di masyarakat, 3. Menyeret institusi negara ke dalam euforia semu, 4. Dalam jangka panjang, merusak kepercayaan publik saat kebenaran terungkap. Kenegarawanan justru menuntut sikap sebaliknya: menahan diri, mengedepankan akal sehat, dan menjaga martabat institusi melalui kejujuran prosedural. Nasionalisme yang Dewasa Cinta negara tidak identik dengan menelan semua narasi yang berlabel “keberhasilan”. Nasionalisme yang dewasa adalah keberanian bertanya, bukan sekadar bertepuk tangan. Para pendiri bangsa telah mengingatkan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan dengan hikmah, bukan ilusi. Pancasila menempatkan akal budi, keadilan, dan kemanusiaan sebagai fondasi, bukan sensasi. Negara yang kuat bukan negara yang paling sering mengklaim keberhasilan, melainkan negara yang berani jujur pada prosesnya, meski tidak selalu tampak heroik. Penutup: Kenegarawanan sebagai Etika Informasi Di tengah banjir informasi dan manipulasi visual, kenegarawanan hari ini menemukan bentuk barunya: etika dalam mengelola kebenaran. Menjaga nalar publik adalah bagian dari menjaga negara. Menolak sensasi tanpa prosedur adalah bentuk cinta tanah air. Dan bersikap kritis, justru, adalah tanda loyalitas tertinggi pada republik. Negara boleh kuat secara militer, tetapi hanya akan bertahan jika kuat secara nalar dan etika. Komjen Pol (Purn.) Drs. Didi Widayadi, MBA DW-GPT – Literasi Kenegarawanan & Hikmah Publik
