PURBALINGGA, NETRALNEWS.COM - Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Muktamar ke-35 di Jombang Agenda regenerasi dan estafet kepemimpinan yang akan ditentukan oleh Muktamirin pada momentum tersebut. Banyak kalangan mengira, Muktamar NU akan berlangsung mulus dan penuh iklim sejuk, seperti yang direncanakan jauh-jauh bukan hari gegeran , tapi yang pasti berakhir ger-geran an (selera humor kyai pasti beda dengan panggung lawak). Ya, waktu berputar begitu cepat. Tak terasa, kini sudah mendekati pelaksanaan Muktamar ke 35 pada 27-31 Agustus 2026, di Ponpes Tambakberas Jombang Jawa Timur yang artinya NU akan berusia satu abad. Sebuah usia yang lebih dari cukup untuk disebut matang. Tetapi bukan satu abad itu yang perlu dinyanyikan. Melainkan bagaimana mewarnai perjalanan abad berikutnya, yang sudah kita lalui di tahun awal memasuki abad II NU. Memasuki Abad II NU terus ke depan, ini menjadi ruang pilihan agar NU merebut masa depan gemilang dengan bersiap lebih matang, melewati tantangan hari ini lewati konflik internal yang tidak perlu dan fokus dengan program masa depan yang menjawab problematika ummat lebih fokus dan serius. Agenda Muktamar yang sudah di depan mata harus dijadikan momentum untuk mendengarkan cara pandang, dalam meneropong dimensi waktu yang akan datang. Apalagi gaung menyyongsong abad II NU sudah didengungkan pada Muktamar ke-33 NU di Jombang. NU lahir sejak awal sebagai jamiyyah keummatan yang lahir dan selepas itu musnah ditelan bumi. Sebagai jamiyyah yang keberadaannya di balik banyak kiai dan santri berkelindan dengan waktu, NU selalu tampil mewarnai sejarah kebangsaan yang patut diperhatikan. NU, ditahbiskan lahir di Indonesia dan ilaa yaumil qiyamah akan menjadi jamiyyah berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga keberadaan NU sangat dibutuhkan ummat sebagai sandaran kekuatan sosial dan keagamaan dalam konteks kebangsaan di Indonesia. Jadi keberadaan NU tidak ditentukan oleh berbagai seremonial miladnya, apalagi tradisi NU hampir mencakup seluruh aspek kegiatan keagamaan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana khidmah NU senantiasa bertahan, khusunya menatap abad II zamannya, di tengah revolusi digital seperti sekarang. Beberapa hal penting yang perlu disampaikan, antara lain terkait upaya pengembangan organisasi dan reorganisasi yang tidak lagi berorientasi pada pendekatan geografis, melainkan pendekatan komunitas. Tentu orang rindu, ketika era 1990-an NU penuh dengan komunitas imajinasi pemikiran anak muda NU yang progresif. Komunitas imajinasi, yang tampil menjadi kekuatan kelas menengah serta melakukan berbagai penguatan (empowering) masyarakat sipil (civic education). Keberadaan komunitas itu hidup di luar struktur NU, namun banyak berisi kalangan muda NU. Keberadaannya kemudian bermetamorfosa masuk ke berbagai lini partai politik, LSM, dunia pendidikan bahkan kursi eksekutif yang di kemudian hari dipuncaki dengan tampilnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI. Gerakan kultural yang di kemudian hari merebut supermasi struktur negara, adalah dialektika sejarah yang tidak perlu disesali, karena NU akan selalu mendapat beban sejarah, mengemban amanat tugas-tugas kebangsaan. Di sini, maka penting penyiapan kader ummat dan kader bangsa dari kalangan NU, untuk berbagi tugas dan selalu dinamis mengaklerasi setiap perubahan zaman, tanpa harus NU terjun berpolitik praktis. Model peta jalan, politik tinggi yang dipernalkan KH Sahal Mahfudz bisa menjadi referensi dalam berpolitik namun secara santun dan sarat muatan politik kebangsaan. Struktur organisasi NU saat ini secara hierarkis-demorafis, mengikuti pola pemerintahan Negara. Secara pararel dapat dilihat, NU berkantor pusat di Jakarta. Membawahi seluruh wilayah di Indonesia. Pengurus wilayahnya berkantor pusat di ibukota provinsi, dan seterusnya ke bawah. Pertanyaannya, apakah NU akan berkhidmah dalam kerangka sistemik yang sama dengan pemerintah? Dengan mengikuti model hierarki pemerintahan yang rentang kendalinya sangat panjang ini, sementara SDM dan pendanaan yang dimiliki relatif terbatas. Dengan pola hierarki ini, efektifkah NU selama ini menjalankan tugas pokok dan fungsinya? Untuk mewujudkan reorganisasi NU diperlukan. Pengembangan struktur futuristik ini, ke depan perlu mempertimbangkan dinamika pemangku kepentingan yang semakin terdiferensiasi seiring perkembangan zaman. Dinamika masyarakat perkotaan yang tumbuh di perkotaan sudah mengalami diferensiasi yang semakin rumit. Ada masyarakat industri perkotaan seperti kalangan perbankan, kalangan industri kreatif dan jasa, yang pertumbuhannya sangat pesat. Perlu langkah antisipasi agar tokoh-tokoh NU tidak tersedot habis di jalur politik praktis (PKB, PPP dan partai lainnya), namun NU harus terus memperkuat kaderisasi internal untuk regenerasi kepengurusan di berbagai tingkatan. Ada banyak stok organisasi, dengan memperkuat kader-kader militan NU dari lembaga-lembaga baik pesantren maupun lembaga pendidikan yang bernaung di bawah NU. Ini semua memerlukan pendekatan khusus. Dalam arti pengorganisasian tidak cukup hanya dengan pendekatan geografis, juga perlu mempertimbangkan pengembangan struktur organisasi di komunitas-komunitas baru sesuai dengan perkembangan masyarakat perkotaan yang sangat dinamis, yang tidak dapat dijangkau oleh keberadaan struktur organisasi yang terlalu administratif seperti pemerintahan Negara. Ke depan, NU harus berjejaring dan berinteraksi dengan komponen potensi yang lebih luas lagi, baik di tingkat domestik maupun internasional. Selama 25 tahun terakhir tidak dapat dipungkiri terjadi interaksi yang semakin meningkat antarorganisasi dari berbagai jenis dan bidang. Berbagai perkumpulan, yayasan, jaringan kerja, perhimpunan, lembaga bantuan, kelompok hobi, bahkan instansi dan perusahaan swasta telah memperluas jangkauan kegiatan mereka di bidang yang selama ini hanya menjadi merek dagang dari kegiatan klasik organisasi nirlaba. Penguatan ekonomi warga NU berbarengan dengan penguasaan iptek sebagai perangkat memenangkan persaingan era digitalisasi, menjadi penting dipersiapkan dengan hadirnya kader milenial NU yang baru namun jangan lupa untuk tidak tercerabut dari akar dan tradisi NU. Dalam perkembangan situasi ini, akan muncul berbagai lembaga, instansi pemerintah maupun swasta yang akan mengincar kompetensi, keanggotaan dan waktu pengurus NU yang sangat berharga. NU tidak mungkin mengelak dan harus berjejaring dan bekerja sama dengan pihak tersebut. Jika tidak, NU akan kesulitan menghadapi beragam persoalan kemasyarakatan secara sendirian di zaman yang semakin multidimensi itu. Maka pilihannya, NU harus aktif masuk dalam sistem wilayah yang lebih besar, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Ketidaksiapan masuk dalam sistem wilayah yang lebih besar, akan membawa NU hanya pada saling ketergantungan dalam berbagai dimensi. Kekurangan di daerah dilimpahkan ke pusat, kelemahan dilimpahkan ke pusat ke daerah, dan seterusnya. Situasi yang sangat tidak mungkin terjadi. Situasi yang menempatkan NU menjadi bagian dari suatu kesatuan sistem, di mana NU akhirnya hanya menjadi sub-sistem peradaban. Padahal, NU masa depan, NU harus hadir sebagai aktor perubahan dan pembaharu peradaban. Wallahu a'lam. (***) (Aji Setiawan, pernah menjabat Litbang di PMII Cabang Yogjakarta. Penulis tinggal di Cipawon, Bukateja, Purbalingga)
