JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong, yang terjadi bukan sekadar pemulihan nama baik. Ini bukan pengampunan biasa. Ini adalah tafsir politik dalam bentuk simbol—sekaligus strategi pengelolaan stabilitas kekuasaan di periode awal pemerintahannya. Kita sedang menyaksikan praktik tafsir simbolik elite, di mana hukum tidak lagi semata teks yang kaku, melainkan arena tafsir atas kuasa dan makna. Dalam budaya politik Indonesia, keputusan sekelas amnesti bukan keputusan administratif, tapi representasi kekuatan dan keberanian sang penguasa untuk menetapkan narasi. Amnesti dan Abolisi: Dua Pedang untuk Dua Arena Amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong tidak bisa dipisahkan dari peta kekuasaan pasca pemilu 2024. Dua nama itu mewakili dua poros: Hasto adalah simbol PDIP yang sebelumnya tegas mengambil jalur oposisi. Tom mewakili jaringan teknokrat pro-reformasi yang terdepak dari lingkar kekuasaan. Keduanya diberi karpet merah oleh Presiden Prabowo. Tapi jangan buru-buru menyebut ini rekonsiliasi. Ini bisa jadi adalah: Politik pendinginan suhu untuk stabilisasi awal. Strategi kooptasi agar dua blok oposisi tak meledak secara bersamaan. Sinyal kepada publik, bahwa Prabowo mengontrol penuh pentas simbolik, bukan sekadar hukum. Dimensi Dalam: Ketika Simbol Jadi Senjata Di permukaan, amnesti terdengar seperti kebaikan hati. Tapi dalam ilmu komunikasi politik, ini adalah bentuk soft power untuk menyusun ulang harmoni. Tindakan yang "memaafkan" justru menempatkan pemberi amnesti di posisi superior. Karena itu, Prabowo tak sedang netral. Ia sedang menyusun peta baru politik nasional. Perhatikan satu hal: tidak ada pernyataan kritik terhadap proses hukum sebelumnya. Tidak ada klarifikasi publik soal substansi dakwaan. Tapi publik tiba-tiba disuguhi pengampunan. Pertanyaannya: Apakah ini bentuk negara yang lembut, atau justru negara yang mengatur narasi, bahkan terhadap oposisi? Dimensi Bawah: Ketika Dua Mantan Bicara Pidato SBY dan curahan hati Jokowi sebelumnya adalah dua lapisan tafsir lain yang muncul hampir bersamaan. SBY bicara soal pentingnya supremasi hukum, sementara Jokowi bicara soal tudingan ijazah palsu dan fitnah personal. Dua-duanya seperti sedang "mempertahankan narasi". Sementara Prabowo tampil dingin, tak reaktif, dan langsung memainkan kartu simbolik. Ketiga tokoh ini sedang berperang dalam dimensi yang berbeda: SBY di dimensi moral hukum. Jokowi di dimensi legitimasi personal dan sejarah hidup. Prabowo di dimensi politik simbolik dan kontrol narasi. Inilah yang disebut oleh banyak pengamat sebagai perang sunyi para mantan, dengan Prabowo kini memegang panggung utama. Budaya Jawa: Simbol, Sabda, dan Tafsir Kekuasaan Dalam tradisi Jawa, ada ungkapan "sabda pandhita ratu"—ucapan pemimpin adalah kebenaran. Tapi dalam dunia modern, sabda itu ditafsirkan publik, tidak diterima begitu saja. Inilah ruang tafsir yang kini kita alami: antara sabda hukum, sabda politik, dan sabda simbolik. Ketika Prabowo memberi amnesti, ia tak hanya bicara soal hukum, tapi juga tentang siapa yang kini punya kekuasaan untuk mengatur siapa bicara, siapa diam, dan siapa dimaafkan. Politik simbolik ini begitu halus, seperti senyum dalam silat yang menyembunyikan tendangan. Masyarakat dan Tafsir, Jangan Lengah Dalam politik modern, kadang peluru tak berbentuk senjata. Tapi bisa berupa tanda tangan presiden. Amnesti bisa membawa kedamaian, tapi bisa juga jadi bagian dari strategi konsolidasi kekuasaan. Yang penting bagi publik adalah membaca dengan cermat setiap simbol yang muncul, setiap tafsir yang dilemparkan, dan setiap gestur yang dipilih elite. Karena dalam politik simbolik, yang tidak disebutkan bisa lebih penting daripada yang dikatakan.
