JAKARTA, NETRALNEWS.COM. Sekitar 35 ribu PPPK dan PPPK paruh waktu direncanakan datang ke Istana Negara, Jakarta. Acara itu jatuh pada 7 September 2026. Aliansi Merah Putih atau AMP disebut mengatur kegiatan ini. Mereka membawa tuntutan seputar status kerja, jalan karier, dan cara gaji dibiayai. Menurut laporan JPNN, Fadlun Abdillah selaku Ketua Umum AMP mengatakan aksi ini hasil kesepakatan 16 organisasi. Hingga 31 Agustus 2026, lebih dari 20 ribu orang dikabarkan sudah mendaftar. Jumlahnya disebut bisa terus naik agar mendekati angka 35 ribu peserta. Rincian tuntutan yang mereka sampaikan Tuntutan pertama meminta PPPK paruh waktu diubah menjadi PPPK penuh waktu pada 2026. Mereka juga menyebut keinginan itu berlaku untuk semua jenis jabatan. Mulai dari tenaga teknis, tenaga kesehatan, sampai guru. Tuntutan kedua meminta semua PPPK diangkat menjadi PNS pada 2027, tanpa melihat usia. Di dalamnya, batas umur disebut jadi masalah yang harus dibahas lagi. Soalnya ada PPPK yang sudah bekerja cukup lama. Tuntutan ketiga membahas karier. Para peserta meminta pemerintah menjalankan program pengembangan karier untuk ASN PPPK pada 2026. Mereka ingin status PPPK tidak membuat jenjang karier berhenti di satu titik. Tuntutan keempat terkait gaji. Mereka meminta sumber pembayaran ASN PPPK dialihkan dari APBD ke APBN. Mereka menilai urusan pembiayaan ini berhubungan dengan kelanjutan kesejahteraan dan kepastian pembayaran PPPK di daerah. Bukan Hanya Guru Ada hal yang terlihat dari aksi itu, yaitu keterlibatan PPPK dari banyak bidang. Massa yang hadir tidak cuma guru. Ada juga tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Fadlun bilang perhatian untuk PPPK semestinya tidak berhenti pada satu kelompok saja. Masalah status dan tunjangan tidak hanya dialami satu profesi. Karena itu, aksi 7 September dipilih sebagai saat untuk menyampaikan harapan lintas jabatan ke pemerintah. Kepastian Status yang Paling Ditunggu Kalau dilihat lagi, empat tuntutan itu sebenarnya saling terhubung. Intinya soal kepastian masa depan PPPK. Pengangkatan paruh waktu diubah jadi penuh waktu, tujuannya agar status bisa lebih jelas. Lalu, permintaan agar menjadi PNS juga terkait jenjang karier dan status kerja yang lebih panjang. Selain itu, ada tuntutan soal karier serta perubahan sumber gaji. Jadi, yang dibawa bukan sekadar soal ganti status. Ada juga harapan agar sistem kepegawaian PPPK memberi tempat untuk berkembang secara profesional. Dukungan biaya juga disebut perlu lebih kuat. Aksi 7 September nanti jadi tes cara pemerintah merespons PPPK. Aspirasi yang dibawa cukup luas. Jumlah pekerjanya mencapai puluhan ribu dari beragam bidang. Yang juga penting, tuntutan tersebut merupakan aspirasi organisasi dan massa aksi, bukan berarti seluruh tuntutan otomatis menjadi kebijakan pemerintah. Keputusan mengenai status ASN, pengangkatan PNS, karier, maupun skema pembiayaan tetap membutuhkan proses kebijakan dan regulasi pemerintah. Dengan target massa mencapai 35 ribu orang, aksi ini diperkirakan menjadi salah satu perhatian utama dalam isu kepegawaian ASN pada September 2026.
