JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan komitmen otoritas moneter untuk melanjutkan kebijakan percetakan uang guna mendukung pembiayaan program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan melalui skema burden sharing atau pembagian beban bunga dengan Kementerian Keuangan. Perry Warjiyo melaporkan bahwa otoritas moneter telah membeli SBN dari pasar sekunder hingga Rp200 triliun, di antaranya untuk pembiayaan program-program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari strategi quantitative easing yang telah ditempuh BI untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Quantitative easing akan dilakukan melalui skema pembagian beban bunga SBN dengan Kementerian Keuangan demi menekan beban fiskal pemerintah. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah mendapat akses pendanaan dengan biaya yang lebih terjangkau untuk program-program prioritas nasional. Bank Indonesia (BI) menyatakan akan menerapkan kebijakan pembagian beban dengan pemerintah untuk membantu mendanai sebagian program Asta Cita yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini menandai komitmen penuh otoritas moneter dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan baru. Program Asta Cita sendiri merupakan delapan misi strategis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Program ini mencakup berbagai sektor strategis mulai dari pangan, energi, infrastruktur, hingga sumber daya manusia. Implementasi skema pembagian beban ini telah menunjukkan hasil yang positif dalam meringankan beban fiskal pemerintah. Sejak September 2024, BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak lima kali sehingga menurunkan total 125 basis poin menjadi 5 persen. Hal ini menurunkan imbal hasil SBN tenor 10 tahun dari 7,26 persen pada Januari 2025 menjadi sekitar 6,3 persen sehingga semakin meringankan beban fiskal pemerintah. Penurunan imbal hasil SBN ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan strategis. Kondisi ini juga mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan baru. Langkah BI ini sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan stabilitas moneter. Otoritas moneter terus memantau dinamika ekonomi global dan domestik untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diambil.
