JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pihaknya akan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono setelah mengunjungi ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang yang diduga menjadi korban insiden keamanan pangan dan tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, Sabtu (1/8). Sudaryono menekankan bahwa BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan makanan, tindak pidana korupsi, maupun praktik-praktik tidak jujur yang berpotensi merusak pelaksanaan program nasional tersebut. “Saya sebagai Kepala BGN yang baru ini memastikan zero tolerance terhadap keracunan, tindak pidana korupsi, dan berbagai tindakan menyimpang yang tidak sesuai aturan,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat untuk menjamin keamanan makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Menurutnya, kepatuhan terhadap SOP serta penerapan sistem pengelolaan dapur yang baik menjadi faktor utama dalam mencegah terulangnya insiden keamanan pangan di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa kepala SPPG memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan setiap tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai prosedur dan diawasi secara disiplin. “Supaya tidak terulang lagi, seluruh SOP harus dijalankan dengan baik. Sistem harus dipatuhi dan kepala SPPG menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” katanya. Sudaryono juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang tegas di lingkungan dapur penyedia makanan. Menurutnya, kepala SPPG harus berani mengambil tindakan terhadap petugas yang mengabaikan aturan kebersihan dan keamanan pangan. Ia mencontohkan pelanggaran seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, atau tidak mengenakan masker saat mengolah makanan tidak boleh ditoleransi karena berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat program. “Jika ada petugas yang tidak mau mematuhi aturan kebersihan, seperti mencuci tangan, memakai sarung tangan, atau menggunakan masker, maka harus ditindak tegas. Kesehatan dan keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan,” tegasnya. Sudaryono menambahkan bahwa penguatan pengawasan dan disiplin kerja di setiap dapur MBG menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan, yakni menyediakan makanan bergizi yang aman bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Dengan penerapan kebijakan nol toleransi tersebut, BGN berharap seluruh pihak yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
