BANJARNEGARA, NETRALNEWS.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar kegiatan Identifikasi Kapasitas Dukungan Sumber Daya Klaster Logistik Kabupaten Banjarnegara di Fox Harris Hotel & Convention Center, Rabu (5/8/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Kamis (6/8/2026) tersebut diikuti 80 peserta dari berbagai unsur multiheliks, mulai dari BNPB, BPBD, organisasi perangkat daerah (OPD), TNI-Polri, BUMN/BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, akademisi, hingga relawan. Agenda ini difokuskan untuk memetakan kapasitas logistik penanggulangan bencana di Banjarnegara, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pergudangan, armada transportasi, hingga sistem informasi yang mendukung distribusi bantuan saat terjadi bencana. Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Maryanto, mengatakan Banjarnegara merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga membutuhkan sistem logistik yang kuat dan terintegrasi. "Banjarnegara merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, khususnya tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Penguatan kapasitas logistik menjadi kebutuhan strategis agar sistem logistik terencana, terkoordinasi, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel," ujar Maryanto. Menurutnya, hasil identifikasi tersebut akan dihimpun dalam aplikasi Lapor Klaster sebagai basis data terpadu yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kontingensi, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan tanggap darurat. Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menyampaikan apresiasi atas pendampingan BNPB yang dinilai telah membawa perubahan dalam sistem manajemen penanggulangan bencana di Banjarnegara. Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh proses evakuasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola logistik secara tepat sasaran. "Penanganan bencana tidak hanya soal penyelamatkan jiwa di lapangan, tetapi juga pengelolaan logistik. Berkat pendampingan BNPB, Banjarnegara dapat mengelola pendataan dan pendistribusian logistik kepada masyarakat secara jauh lebih baik dan terukur," ungkap Amalia. Ia menambahkan, keterpaduan data logistik menjadi kebutuhan penting mengingat kondisi geografis Banjarnegara yang rentan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi. Selain ancaman longsor dan banjir di wilayah perbukitan, pemerintah daerah juga tengah mengantisipasi dampak kekeringan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah. Sementara itu, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Dra. Andi Eviana, M.Si., menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. "Sesuai UU No. 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama. Ketika terjadi bencana, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama sesuai tugas dan fungsinya," kata Andi Eviana. Menghadapi potensi El Nino serta ancaman kekeringan yang diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026, BNPB juga mendorong pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) hingga tingkat desa. Menurut Andi Eviana, keberadaan TRC sangat penting untuk memastikan penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dilakukan secepat mungkin pada masa awal bencana. "Dalam 72 jam pertama saat darurat bencana, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar harus sudah selesai. Karena itu, pembentukan TRC hingga tingkat desa sangat vital sebagai garda terdepan sebelum bantuan dari tingkat kabupaten maupun pusat tiba," tegasnya. Melalui kegiatan ini, BNPB dan Pemkab Banjarnegara berharap tersusun basis data logistik yang akurat, sistem manajemen logistik yang lebih responsif, serta koordinasi lintas sektor yang semakin kuat sehingga penanganan bencana di Banjarnegara dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.
