BANJARNEGARA, NETRALNEWS.COM - Banyaknya data desil amburadul dan carut marut, diharapkan Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan pengauditan secara nasional. Karena banyak masyarakat yang seharusnya masuk dalam prioritas penentuan penerima berbagai program bantuan pemerintah tiba-tiba tercoret. Permintaan tersebut muncul setelah ditemukan sejumlah anomali dalam data desil di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Banjarnegara. Sehingga kondisi tersebut dinilai harus mendapatkan perhatian khusus agar proses penyaluran bantuan sosial maupun program pemerintah lainnya benar-benar tepat sasaran ke penerima yang berhak. Saat ini, Pemerintahan pusat dalam memberikan bansos dengan acuan Desil, yang merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Data tersebut dianggap bisa menjadikan bagian penting dalam menentukan kelompok masyarakat yang masuk dalam prioritas penerima bantuan, namun kenyataannya bukan pembenahan malah menjadikan carut marut dan amburadul. Akibat korban Desil, banyak masyarakat miskin dirugikan karena datanya tiba-tiba berubah didalam sistem. Hal itulah setelah adanya anomali pada data, membuat masyarakat merasakan kenyamanan kondisi ekonomi di lapangan dengan posisi desil yang tercatat dalam sistem. Dalam sejumlah kasus, salah satunya di Kabupaten Kebumen. Dilansir dari melihat Indonesia, dimana terdapat sepasang suami istri yang sudah lanjut usia berusia 76 dan 63 tahun di coret dengan alasan terdeteksi bermain judi online. Padahal pasangan lansia terebut selain tinggal di gubug reot, juga tidak pernah memegang ponsel yang sama sekali, sedangkan banyak warga dalam kondisi ekonomi mampu justru tercatat pada desil rendah. Hal itulah saat ini, BPS didorong untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan, pemutakhiran, hingga pemadanan data. Perbaikan yang diharapkan tidak hanya dilakukan pada tingkat daerah, tetapi juga mencakup sistem secara nasional. Padahal saat ini, Pemerintah pusat sering kali menekankan pentingnya perbaikan data agar bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran, juga siapakah yang disalahkan, itulah yang saat ini muncul pertanyaan di masyarakat. Ketidaksesuaian data juga diharapkan mengikuti mekanisme resmi yang tersedia untuk melakukan pembaruan atau verifikasi data. Audit nasional yang dinilai dapat menjadi langkah penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
