JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Gelombang aspirasi masyarakat kembali menguat. Sejumlah influencer, termasuk Andovi Da Lopez, menginisiasi gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR. Gerakan ini menetapkan batas waktu hingga 5 September 2025 untuk menjawab tuntutan tersebut. Tuntutan rakyat terbagi menjadi dua kategori, yaitu 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. 17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu (tenggat waktu hingga 5 September 2025): Tugas Presiden RI Prabowo Subianto: 1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Tugas DPR RI : 3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun. 4. Publikasikan transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR. 5. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk yang diselidiki melalui KPK. Tugas ketua umum partai politik: 6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas pada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Tugas Polri: 9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10. Hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Tugas TNI: 12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Ekonomi: 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. 16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. 8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026): 1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran 2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif 3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. 4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor. 5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. 6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. 7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. 8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan Gerakan tuntutan rakyat ini muncul seiring meningkatnya demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil di berbagai daerah. Aspirasi yang disuarakan menekankan pentingnya reformasi DPR, penguatan demokrasi, dan penegakan hukum. Batas waktu 5 September 2025 menjadi momentum apakah pemerintah dan DPR benar-benar mendengar suara rakyat atau justru mengabaikannya.
