JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Artis sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nafa Urbach, mengumumkan komitmennya untuk mengalokasikan seluruh gaji dan tunjangan sebagai wakil rakyat kepada masyarakat daerah pemilihannya (dapil) di Jawa Tengah, khususnya para guru. Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan Instagram Story pada Selasa (26/8/2025), hanya beberapa hari setelah menuai kritik keras dari netizen terkait pernyataannya yang membela kenaikan tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Dalam pernyataan tertulis yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Nafa menegaskan keputusan ini sebagai wujud komitmen nyata kepada rakyat. "Sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya, khususnya para guru yang telah berjuang mendidik generasi penerus bangsa," tulis politisi berusia 44 tahun ini. Polemik bermula ketika Nafa Urbach menyampaikan dukungannya terhadap wacana kenaikan tunjangan rumah dinas anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan dalam sebuah siaran langsung di media sosial. Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang kritik pedas dari warganet yang menilai jumlah tunjangan tersebut tidak wajar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Dalam siaran langsung tersebut, Nafa menjelaskan bahwa tunjangan Rp 50 juta bukan merupakan kenaikan gaji, melainkan kompensasi rumah jabatan karena anggota DPR tidak lagi memperoleh rumah dinas. Namun, penjelasan ini justru semakin memicu kemarahan publik yang menganggap jumlah tersebut berlebihan. Akibat kritik yang terus berdatangan, Nafa terpaksa menutup kolom komentar di akun Instagram miliknya untuk menghindari serangan balik netizen yang semakin intens. Langkah ini diambil setelah akun media sosialnya dibanjiri komentar negatif dan kritikan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Keputusan Nafa untuk mengalokasikan gaji dan tunjangannya kepada masyarakat dapil bukan hanya janji sesaat. Politisi yang juga dikenal sebagai presenter dan aktris ini menegaskan komitmennya akan berlangsung hingga akhir masa jabatan pada tahun 2029. Fokus utama pembagian dana ini akan diprioritaskan untuk para guru di wilayah Jawa Tengah yang menjadi daerah pemilihannya. Namun, Nafa tidak menutup kemungkinan untuk membagikan bantuan kepada masyarakat lain di dapilnya yang membutuhkan. Keputusan ini dinilai sebagai upaya untuk memulihkan reputasinya yang sempat tercemar akibat kontroversi sebelumnya. Pengumuman komitmen Nafa Urbach mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian menilai langkah ini positif dan menunjukkan kepedulian terhadap nasib guru yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa. Para guru di Jawa Tengah menyambut baik inisiatif ini, terutama mengingat masih banyak pendidik yang menghadapi tantangan ekonomi. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keseriusan komitmen ini. Beberapa pengamat politik menilai langkah Nafa sebagai upaya untuk meredam kritik publik dan memulihkan citra politiknya yang sempat terpuruk. Mereka meminta agar komitmen ini tidak hanya sebatas janji, tetapi benar-benar direalisasikan dengan transparansi yang memadai. Mewujudkan janji pembagian gaji dan tunjangan kepada guru memerlukan mekanisme yang jelas dan transparan. Para pengamat menekankan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan dana benar-benar sampai kepada yang berhak. Mereka juga menyarankan agar proses pembagian melibatkan lembaga kredibel sebagai penjamin transparansi. Dari sisi hukum, pengalihan gaji dan tunjangan anggota DPR untuk kepentingan masyarakat tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, diperlukan mekanisme pelaporan yang baik untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen yang telah disampaikan.
