Pembangunan Gereja Paroki Vincentius A Paulo Sah secara Hukum, Kemenag Buka Suara

BOGOR, NETRALNEWS.COM - Isu toleransi dan pendirian rumah ibadah kembali menjadi sorotan publik di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sorotan utama tertuju pada Pembangunan Gereja Paroki Vincentius A Paulo yang sempat menuai reaksi dari sekelompok masyarakat setempat. Sekelompok massa yang mengatasnamakan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Umat Islam (BP2UI) Gunung Putri menggelar aksi penyampaian pendapat di sekitar lokasi gereja. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung pada hari Sabtu, 6 Desember 2025, dengan tuntutan utama mempertanyakan keabsahan izin pendirian bangunan peribadatan tersebut. Massa menilai bahwa proses konstruksi yang berjalan saat ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau ilegal. Menanggapi dinamika sosial tersebut, pihak pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) langsung turun tangan untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten Bogor, H. Ahmad Syukri, memberikan klarifikasi tegas mengenai status hukum rumah ibadah tersebut. "Seluruh dokumen legalitas dan perizinan renovasi Paroki Vincentius A Paulo telah lengkap dan terpenuhi sejak lama, yakni tahun 2000," katanya. Status Legalitas Terjamin Dalam tinjauannya di lokasi, Ahmad Syukri menekankan bahwa tidak ada cacat administrasi dalam keberadaan gereja tersebut. Menurutnya, persyaratan administrasi sudah lengkap dan sah, sehingga keberadaan gereja ini sudah sah secara administratif dan hukum negara. Pernyataan ini didukung oleh hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya bersama instansi terkait. Pada tanggal 17 November 2025, pertemuan di Kesbangpol Kabupaten Bogor telah digelar dengan menghadirkan perwakilan pengunjuk rasa. Kesimpulan dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa izin gereja sudah lengkap dan tidak ada masalah yang perlu diperdebatkan lagi. Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga terus memantau situasi untuk memastikan hak beribadah setiap warga negara terjamin. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bersama Menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah. Aspirasi Melalui Jalur Hukum Meski pemerintah telah menyatakan keabsahan dokumen, aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 20 orang tersebut tetap berjalan dengan tertib. Massa yang berada pada jarak sekitar 200 meter dari gereja menyampaikan aspirasinya selama kurang lebih satu jam. Ketua BP2UI, Anhari Sulthoni, berpendapat bahwa pembangunan dilakukan tanpa koordinasi yang cukup dengan masyarakat sekitar. Ia juga bersikeras bahwa selama proses izin dianggap belum selesai menurut versinya, kegiatan pembangunan seharusnya dihentikan sementara. Menyikapi perbedaan pandangan ini, Kemenag memilih pendekatan diplomatis dan menghormati hak demokrasi warga negara. Ahmad Syukri mempersilakan jika ada pihak yang merasa tidak puas untuk menempuh jalur hukum yang tersedia. Pihaknya menghormati jika kelompok masyarakat tersebut ingin melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Langkah hukum dinilai sebagai cara yang paling elegan dan beradab dalam menyelesaikan sengketa administratif di negara hukum. Harapan Jelang Natal Di tengah polemik yang terjadi, fokus utama pemerintah dan pengurus gereja adalah menjaga kondusivitas menjelang hari besar keagamaan. Kemenag berharap umat Katolik di wilayah Gunung Putri tetap dapat menyambut perayaan Natal dengan penuh sukacita dan kedamaian. Ahmad Syukri secara pribadi menginginkan tanggal 25 Desember nanti menjadi momen yang khusyuk bagi umat Kristiani dalam menjalankan ibadahnya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan rasa cinta kasih dan nilai-nilai kemanusiaan di atas perbedaan. Toleransi antarumat beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Bogor. Diharapkan, dengan adanya penjelasan resmi dari pemerintah, kesalahpahaman yang terjadi dapat segera mereda dan kerukunan tetap terjaga. Keamanan dan ketertiban lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga seluruh warga setempat.

Pembangunan Gereja Paroki Vincentius A Paulo Sah secara Hukum, Kemenag Buka Suara

Trending

NNC Hype

Komunitas