BANJARNEGARA, NETRALNEWS.COM – Jajaran Pengurus Pimpinan Daerah (PD) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara periode 2026–2031 resmi dilantik di Baysand Surya Yudha Park, Banjarnegara, Senin (3/8/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan peran organisasi dalam mengawal penggunaan anggaran negara serta pembangunan di daerah. Prosesi pelantikan dipimpin Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GNPK RI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Drs. H. KRH Hono Sejati, P.C., S.H., M.M., dan dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GNPK RI HM Basri Budi Utomo AS, S.IP., Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, Pembina GNPK RI Banjarnegara KH Abdul Haris Fata Yasin, S.IP., M.Si., unsur Forkopimda, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan. Ketua PD GNPK RI Banjarnegara, Arief Ferdianto, mengatakan organisasinya telah aktif sejak Oktober 2025 dengan fokus pada pencegahan korupsi. Sebelum pelantikan, GNPK RI telah menggelar berbagai kegiatan, mulai dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dengan membagikan 1.000 stiker antikorupsi, membuka posko pengaduan korupsi di Alun-alun Banjarnegara, berpartisipasi dalam deklarasi Aliansi Warga Utomo, hingga berkolaborasi dalam program Sekolah Berintegritas bersama Inspektorat dan Dinas Pendidikan Banjarnegara. "Kami berkomitmen menjalankan amanat organisasi sesuai AD/ART GNPK RI untuk menciptakan Kabupaten Banjarnegara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ujar Arief. Dalam arahannya, Ketua PW GNPK RI Jawa Tengah, Hono Sejati, mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan langkah penanganan yang luar biasa pula. Ia meminta para pengurus tidak memandang pelantikan sebagai seremoni semata, melainkan amanah moral dan hukum untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, pengawasan anggaran negara maupun daerah, serta menyampaikan indikasi penyimpangan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan di lapangan. Sementara itu, Ketua Umum PP GNPK RI HM Basri Budi Utomo AS menginstruksikan seluruh pengurus agar aktif mengawasi proyek pembangunan yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan masyarakat akan membantu memastikan kualitas pembangunan sesuai spesifikasi teknis sekaligus meminimalkan potensi kebocoran anggaran. "Harapan kita ke depan, teman-teman pengurus bisa langsung terjun turut mengawasi pelaksanaan program kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Kalau pengawasannya kurang, kualitas pembangunan pasti berkurang. Dengan pengawasan ini, kita meminimalisasi kebocoran anggaran dan memastikan kualitas pengerjaan sesuai spesifikasi teknis," kata Basri. Ia menambahkan, GNPK RI akan bergerak secara proaktif. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, hasil temuan awal akan disampaikan kepada kepala daerah agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan perbaikan sebelum persoalan berkembang lebih jauh. Pada kesempatan yang sama, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menyatakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyambut baik kehadiran GNPK RI sebagai mitra dalam pengawasan pembangunan. Menurutnya, pengawasan terhadap proyek dan penggunaan anggaran dapat dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan hasilnya dapat disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat mengesampingkan perbedaan politik maupun kepentingan pribadi agar dapat bersama-sama mendorong pembangunan Banjarnegara yang lebih maju. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat transparansi informasi publik melalui forum Focus Group Discussion (FGD) sebagai ruang komunikasi yang lebih terbuka mengenai pembangunan daerah.
