BANJARNEGARA, NETRALNEWS.COM – Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Kentang Batur mengadakan audensi dengan Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana di Pendapa Dipayuda Adigraha, Rabu (21/1/2026). Para petani menyampaikan beberapa masalah yang menimpa para petani ketang saat ini, diantaranya sulitnya mendapatkan pupuk, jatuhnya harga kentang, hingga risiko hukum yang menghantui petani kecil saat berusaha mencari pupuk di luar daerah. Mudasir, Ketua Serikat Petani Batur, menyampaikan bahwa kentang bukan sekadar komoditas, melainkan ikon Banjarnegara. Namun, kejayaan ikon tersebut kini meredup akibat kebijakan pusat yang menghapus kentang dari daftar komoditas penerima pupuk bersubsidi. Dalam audensi tersebut Mudasir mengungkapkan kepedihan para petani yang kerap dianggap kriminal hanya karena membeli pupuk dari kecamatan sebelah. "Kami ini beli, bukan mencuri. Tapi saat dibawa pulang, kena sanksi hukum," tegas Mudasir Selain masalah pupuk, petani juga mengeluhkan melonjaknya biaya produksi-mulai dari harga pestisida hingga kelangkaan BBM dan LPG di musim kemarau yang tidak sebanding dengan harga jual kentang yang sedang terjun bebas. "Daya juang kami turun drastis. Kami tidak minta apa-apa, hanya minta hak yang sama sebagai petani," tambahnya. Bupati Banjarnegara Tidak Tinggal Diam Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tidak tinggal diam. Ia mengaku telah berulang kali menghadap Kementerian Pertanian, namun terbentur kebijakan nasional yang hanya memberikan subsidi untuk sembilan komoditas tertentu. "Masalah ini bukan lokal Banjarnegara saja, tapi nasional. Saya sudah tiga kali ke kementerian, bahkan bareng Bupati Wonosobo. Jawabannya belum memuaskanp, anggaran pusat terbatas," katanya. Meski demikian, Bupati menawarkan solusi konkret. Ia berjanji akan mengawal langsung perwakilan petani untuk beraudiensi dengan Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI dalam waktu dekat. "Saya yang akan kawal langsung ke Jakarta. Kita tagih janji pemerintah pusat. Kita bawa data riil luas lahan dan kerugian petani agar hortikultura bisa masuk kembali dalam daftar subsidi," lanjutnya. Sebagai solusi jangka pendek terkait mahalnya biaya operasional pompa air saat kemarau, Bupati memaparkan rencana pilot project pengolahan sampah plastik menjadi BBM Solar di wilayah Dieng. "Kita sedang susun payung hukumnya (Perda) agar solar hasil olahan sampah ini bisa digunakan petani dengan harga murah tanpa rasa takut tersangkut masalah hukum (APH)," jelasnya. Di sisi lain, perwakilan Pupuk Indonesia wilayah Banjarnegara, Nur Setia Widiyanto, menjelaskan bahwa sebagai produsen, pihaknya hanya menyalurkan pupuk sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang ditetapkan pemerintah. "Secara aturan, kentang memang belum masuk 10 komoditas bersubsidi. Kami tidak bisa melanggar itu. Solusinya saat ini adalah menggunakan pupuk non-subsidi yang sudah kami sediakan di kios-kios," kata Nur Setia. Audiensi ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa Pemkab dan Serikat Petani akan segera merumuskan data biaya produksi (BEP) untuk dibawa ke Jakarta. Para petani tetap bersikukuh menagih janji kampanye Presiden yang menjanjikan pupuk murah tersedia langsung hingga ke tangan petani. "Mudah mudahan audensi kami dengan kementerian bisa terealisasi. Kami hanya ingin bertani dengan tenang dan sejahtera di tanah kami sendiri," kata Mudasir
