JAKARTA, NETRALNEWS.COM. Polemik soal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) muncul lagi. Beberapa warga bilang pembagian desil tidak cocok dengan keadaan mereka sekarang. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, merespons keluhan itu dengan meminta pemerintah membuat cara koreksi data yang cepat. PKS Soroti Keluhan Warga soal Desil DTSEN Ateng mengatakan ia menyusun usulan setelah bertemu warga di Majalengka, Jawa Barat. Ia menilai kondisi ekonomi dalam satu periode bisa berubah lebih dulu. Sementara data kesejahteraan sering tidak langsung ikut berubah. Ia mencontohkan beberapa hal yang dapat mengubah kondisi ekonomi keluarga. Mulai dari kehilangan kerja, gagal panen, sakit berat, hingga disabilitas. Ia juga menyebut kasus meninggalnya pencari nafkah utama. Menurut Ateng, desil seharusnya hanya menjadi acuan untuk menyusun kebijakan. Sistem itu tidak semestinya dipakai sebagai satu satunya patokan apakah seseorang pantas mendapat perlindungan sosial. Usul Layanan Koreksi Satu Pintu PKS lalu mengusulkan layanan koreksi yang satu pintu. Warga akan mendapat nomor laporan. Dari nomor itu, warga bisa melihat proses pengaduannya. Ateng juga meminta verifikasi di lapangan ikut dilakukan. Ia ingin perubahan data tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen saja. Ateng menambahkan, pemerintah desa, kelurahan, dan kabupaten perlu punya ruang untuk mengusulkan koreksi. Usulan itu harus sesuai fakta di masyarakat. Ia juga menekankan tiap perubahan perlu dibuat terbuka dan tercatat. Ia menilai batas waktu 14 hari kerja perlu dipakai. Alasannya, salah data bisa langsung memengaruhi kesempatan warga untuk menerima bantuan sosial. Mengapa Koreksi DTSEN Perlu Cepat? Persoalan DTSEN bukan sekadar mengenai perubahan angka desil. Di balik data tersebut ada keluarga yang mungkin sedang menghadapi tekanan ekonomi dan bergantung pada program perlindungan sosial. Jika keluarga yang sebenarnya membutuhkan justru masuk kelompok kesejahteraan lebih tinggi, muncul risiko exclusion error, yakni kelompok yang berhak malah tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, inclusion error terjadi ketika kelompok yang relatif mampu masih menerima bantuan. Kedua persoalan itu sama-sama dapat mengurangi efektivitas anggaran negara. Karena itu, mekanisme koreksi harus mampu menjaga keseimbangan antara ketepatan sasaran dan kecepatan pelayanan. Desil Bukan Gambaran Tunggal Kondisi Ekonomi Usulan koreksi 14 hari juga menunjukkan pentingnya ruang keberatan dalam sistem pendataan sosial. Data nasional memang dibutuhkan agar penyaluran bantuan lebih terarah, tetapi kondisi ekonomi rumah tangga tidak selalu statis. Dalam praktiknya, sebuah keluarga bisa mengalami perubahan pendapatan atau beban pengeluaran dalam waktu singkat. Karena itu, kualitas DTSEN sangat bergantung pada pemutakhiran dan verifikasi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga memiliki akses untuk memperbaiki informasi yang keliru. Dengan mekanisme pengaduan yang jelas, batas waktu penyelesaian, verifikasi lapangan dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, kepercayaan publik terhadap DTSEN berpeluang meningkat. Pada akhirnya, persoalan desil bukan semata soal apakah sebuah keluarga berada di angka tertentu. Yang lebih penting adalah memastikan data tersebut mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara wajar sehingga kebijakan sosial benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
