JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto akhirnya membuka suara mengenai polemik yang mengemuka di proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kajian menyeluruh atas beban utang proyek ini yang disebut mencapai lebih dari Rp 100 triliun, dan menyatakan dirinya akan mengambil alih tanggung jawab penuh agar masalah tidak berkepanjangan. Pada kesempatan peresmian Stasiun Tanah Abang Baru pada 4 November 2025, Prabowo menegaskan: “Saya sudah pelajari masalahnya… tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya.” Ia juga meminta agar polemik jangan terus diperpanjang atau dipolitisasi, karena menurutnya proyek transportasi publik tidak semata soal untung-rugi finansial, melainkan pelayanan kepada rakyat (public service obligation/PSO). Fokus pada manfaat proyek untuk publik dan bukan hanya angka utang Prabowo mengingatkan bahwa proyek seperti Whoosh tidak seharusnya dihitung dari sisi keuntungan finansial saja. Ia menyebut bahwa di banyak negara kereta cepat dan moda transportasi massal mendapatkan subsidi sebagai bagian dari PSO. “Jangan dihitung untung-ruginya, hitung manfaatnya untuk rakyat,” ujarnya. Analisis ini menegaskan bahwa jika publik dan media beralih dari debat angka utang ke aspek manfaat seperti pengurangan kemacetan, polusi, dan peningkatan konektivitas maka kegaduhan bisa mulai meredap. Tetap saja, tantangannya adalah memastikan transparansi pengelolaan keuangan proyek dan bagaimana beban utang dipersiapkan pembayarannya. Dengan berkata “Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab… tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” Prabowo ingin memberi sinyal bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan beban ini di pinggir jalan. Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio dari Universitas Paramadina menilai bahwa langkah ini menunjukkan Prabowo tidak ingin proyek Whoosh terus menjadi bola panas politik. Ia menilai fokusnya sudah bergeser ke program-pembangunan dan ingin agar isu utang ini segera dibenahi agar tidak menghambat agenda pemerintah selanjutnya. Meskipun telah ada pernyataan kuat dari Presiden, beberapa aspek masih menjadi catatan: Angka utang dan kerugian proyek masih besar dan memerlukan penanganan teknis yang detail. Masyarakat dan media mungkin tetap mencermati bagaimana pembiayaan proyek akan berjalan tanpa beban berat terhadap APBN atau menekan subsidi yang sudah ada. Rekam jejak transparansi dan pengelolaan keuangan proyek infrastuktur di Indonesia sering menjadi sorotan sehingga kredibilitas langkah “ambil alih” perlu dibuktikan nyata. Secara keseluruhan, keputusan Prabowo Subianto untuk “pasang badan” terhadap proyek Whoosh merupakan langkah strategis yang bisa mengarah ke peredaan polemik. Namun, untuk benar-benar mereda, berikut beberapa syarat yang perlu terpenuhi: 1. Komunikasi publik yang jelas mengenai bagaimana utang akan dikelola dan jangka waktunya. 2. Bukti bahwa proyek benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat (misalnya melalui data pengurangan kemacetan, polusi, waktu tempuh). 3. Transparansi pengelolaan keuangan dan tidak ada ruang bagi potensi kebocoran anggaran atau korupsi. Jika ketiga syarat tersebut dapat dipenuhi, maka kegaduhan pelan-pelan bisa hilang dan fokus akan bergeser ke pengembangan rute proyek hingga ke Jawa Timur, seperti rencana memperpanjang rute hingga ke Banyuwangi. Namun, jika justru aspek pengelolaan atau komunikasi publik melemah, maka risiko kegaduhan bisa muncul kembali terutama jika isu keuangan, transparansi, atau keberlanjutan proyek menjadi sorotan baru. Jadi, jawabannya: ya, langkah ini berpotensi meredakan polemik, tetapi bukan jaminan bahwa semua riak akan langsung hilang. Waktu, bukti implementasi, dan pengelolaan akan menjadi penentu utama. (Disari dari berbagai sumber)
