JAKARTA,NETRALNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Keputusan ini langsung menjadi sorotan karena dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah yang belakangan kerap menuai kritik publik. Penunjukan ini bukan sekadar pengisian jabatan struktural biasa. Banyak pihak melihatnya sebagai respons cepat dari Istana dalam menghadapi dinamika komunikasi politik yang semakin kompleks, terutama di tengah derasnya arus informasi dan opini di ruang publik. Di sisi lain, publik juga menaruh harapan besar terhadap peran Hasan Nasbi. Dengan pengalaman panjang di bidang komunikasi politik, ia diharapkan mampu merapikan narasi pemerintah agar lebih konsisten, jelas, dan mudah dipahami masyarakat luas. Langkah Strategis Perkuat Komunikasi Presiden Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai penunjukan Hasan Nasbi sebagai sinyal kuat bahwa Presiden ingin memperkuat koordinasi komunikasi di lingkaran pemerintahan. Menurutnya, rekam jejak Hasan bukan hal baru di dunia komunikasi politik nasional. Ia dikenal sebagai konsultan politik sekaligus pernah menjabat posisi penting di lingkungan komunikasi kepresidenan. “Penunjukan Hasan Nasbi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak yang dirasakan presiden, baik untuk kepentingan komunikasi internal maupun eksternal,” ujar Efriza, Kamis (30/4/2026). Peran Penting dalam Lingkaran Internal Secara internal, posisi penasihat khusus ini dinilai krusial. Presiden membutuhkan sosok yang tidak hanya paham komunikasi, tetapi juga mampu menjadi mitra diskusi strategis. Efriza menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo yang detail-oriented membuat kebutuhan akan pendamping yang sejalan menjadi semakin penting. “Presiden ingin memiliki orang terpercaya yang bisa diajak berdiskusi secara mendalam. Hasan Nasbi dianggap memahami karakter Prabowo, baik dari sisi bahasa maupun pendekatan komunikasi,” jelasnya. Dengan kata lain, posisi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai perancang strategi komunikasi di level tertinggi. Tantangan Mengelola Persepsi Publik Di sisi eksternal, tugas Hasan Nasbi tidak kalah berat. Pemerintah saat ini menghadapi berbagai kritik dari masyarakat, terutama terkait kebijakan dan penyampaian informasi yang dinilai belum optimal. Efriza menilai kehadiran Hasan menjadi bagian dari upaya memperbaiki citra pemerintah melalui komunikasi yang lebih terintegrasi. “Pemerintah menghadapi kritik yang cukup kuat dari luar. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah memperbaiki pola komunikasi pemerintahan,” ujarnya. Membangun Narasi yang Konsisten Salah satu tantangan utama adalah memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara konsisten. Dalam era digital, perbedaan narasi kecil saja bisa memicu kesalahpahaman besar di masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci. Hasan diharapkan mampu menyatukan berbagai suara dari kementerian, lembaga, hingga Istana agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi dengan Pejabat Strategis Lainnya Penunjukan Hasan Nasbi juga tidak berdiri sendiri. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penataan ulang posisi strategis di lingkungan Istana. Beberapa nama lain turut mencuat, seperti Muhammad Qodari yang dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, serta Dudung Abdurachman yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Efriza menilai komposisi ini menunjukkan adanya pendekatan baru dalam tata kelola komunikasi pemerintahan, termasuk munculnya kembali nuansa militer dalam struktur strategis. Orkestrasi Komunikasi yang Lebih Solid Dengan kombinasi tersebut, publik kini menunggu bagaimana sinergi antarpejabat ini berjalan. Apakah mampu menciptakan orkestrasi komunikasi yang solid, atau justru menimbulkan dinamika baru. Yang jelas, keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada koordinasi, kejelasan peran, dan kemampuan membaca situasi publik secara cepat. Komunikasi Politik Jadi Kunci Stabilitas Langkah Presiden ini sekaligus menegaskan bahwa komunikasi politik bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Di tengah era keterbukaan informasi, pemerintah tidak hanya dituntut bekerja, tetapi juga menjelaskan dan membangun kepercayaan publik. Peran Hasan Nasbi di posisi barunya akan menjadi salah satu faktor penentu apakah komunikasi pemerintah ke depan bisa lebih efektif, transparan, dan mampu merespons dinamika masyarakat secara tepat.
