JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional sekaligus Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Armenia, dan Georgia periode 2017–2021, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, S.H., S.E., M.M., menilai dunia harus keluar dari siklus konflik menuju perdamaian. Keterangan itu disampaikan dalam acara The Second International Conference on Global Issues (ICGI) 2025 dengan tema “Future of World: Making Peace Against All Odds” digelar dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-76 Universitas Nasional. Konferensi berlangsung pada Rabu, 12 November 2025, pukul 09.00 hingga 16.00 WIB, di Auditorium Cyber Universitas Nasional. Acara diselenggarakan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting serta siaran langsung di kanal YouTube Universitas Nasional. Sesi pertama menghadirkan Prof Yuddy yang memberi paparan berjudul “How Can The World Move Beyond Cycles of Conflict and Build a Sustainable Future Where Peace Prevails”. Prof. Yuddy menjelaskan pentingnya kesadaran global untuk keluar dari pola konflik yang terus berulang. Menurutnya, dilema hubungan internasional terletak pada pertentangan antara idealisme global dan realisme nasional. Negara-negara harus menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tanggung jawab moral terhadap keamanan dan perdamaian dunia. “Dunia modern membutuhkan realpolitik yang etis, kolaborasi tanpa kehilangan identitas dan kedaulatan,” ujar Prof. Yuddy di hadapan peserta konferensi. Ia menyoroti sejumlah negara yang menjadi contoh nyata dilema hubungan internasional, di antaranya Korea Utara, Ukraina, Sudan, Yaman, dan Tiongkok. Negara-negara tersebut menggambarkan betapa sulitnya menjaga stabilitas ketika kepentingan nasional bertabrakan dengan kepentingan global. Lebih lanjut, Prof. Yuddy menyinggung keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan, yang kini berusia lebih dari 80 tahun sejak berdirinya pasca-Perang Dunia II. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut sedang diuji efektivitasnya di tengah meningkatnya ancaman konflik dunia ketiga. “PBB seharusnya menjadi pelindung perdamaian dunia, bukan alat politik negara-negara kuat. Reformasi keanggotaan Dewan Keamanan menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya. Ia juga menjelaskan tentang kekuatan ekonomi global yang muncul, seperti OECD, BRICS, dan G20, yang berupaya menyeimbangkan pengaruh Barat dan Timur. Amerika Serikat dan Tiongkok disebutnya sebagai dua poros utama yang membentuk dinamika politik dan ekonomi dunia saat ini. Prof. Yuddy menilai, tantangan bagi organisasi internasional seperti PBB, OECD, WTO, dan IMF adalah mempertahankan relevansi di tengah polarisasi global. Tanpa reformasi dan kolaborasi sejati, organisasi tersebut akan kehilangan makna. Dalam paparannya, ia turut memaparkan sepuluh negara dengan tingkat konflik tertinggi di dunia, mulai dari Somalia, Sudan, Suriah, hingga Yaman. Ia turut menambahkan, bahwa konflik berkepanjangan membuat banyak negara kehilangan kendali atas wilayahnya dan gagal menyediakan layanan publik yang memadai. "Indikator negara rapuh akibat konflik, ditandai oleh hilangnya otoritas pemerintah, lemahnya layanan publik, dan ketidakmampuan berinteraksi secara penuh dengan komunitas internasional. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi stabilitas dunia," lanjutnya. Sebagai solusi, Prof. Yuddy mendorong pelucutan senjata nuklir global serta pembentukan komite independen pemantau perdamaian dunia. Ia juga menekankan pentingnya mempercepat implementasi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama di negara berkembang. “Kunci perdamaian dunia adalah kerja sama ekonomi dan sosial yang berkeadilan. Ketimpangan global hanya akan memperpanjang konflik,” ujarnya. Dalam konteks Indonesia, Prof. Yuddy menegaskan bahwa negara ini memiliki peran penting dalam diplomasi perdamaian. Indonesia dinilai berkontribusi dalam berbagai upaya global, mulai dari konflik Hamas - Israel, Ukraina - Rusia, hingga Laut Cina Selatan. Menurutnya, Indonesia dapat menjadi mediator di kawasan ASEAN dan global. Hal ini dikarenakan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif serta berlandaskan nilai kemanusiaan. Pada sesi tanya jawab, Salma Sajid, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Nasional, mengajukan pertanyaan mengenai pelarian Bashar al-Assad ke Rusia pasca-runtuhnya rezim Suriah. Ia mempertanyakan apakah Rusia pantas memberikan perlindungan kepada pemimpin yang dianggap melanggar HAM. “Seperti yang kita ketahui, pada akhir tahun lalu rezim Bashar al-Assad akhirnya runtuh. Dengan jatuhnya rezim tersebut, mantan presiden Assad melarikan diri ke Rusia. Menurut Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, bagaimana pandangan atas pelarian Bashar al-Assad sebagai pengungsi ke Rusia? Apakah Rusia pantas melindunginya, padahal ia dianggap sebagai pelaku kejahatan perang?” ucap Salma. Menanggapi hal itu, Prof. Yuddy menjelaskan bahwa Rusia secara historis memiliki hubungan dekat dengan rezim Assad dan secara moral serta politis bertanggung jawab melindunginya. Ia juga mengaitkan hal ini dengan perubahan dinamika kekuatan global antara blok Barat dan Timur. “Rusia akan kehilangan pengaruhnya di Suriah karena kini fokus menghadapi perang di Ukraina dan tekanan dari Eropa. Mereka seharusnya lebih memprioritaskan stabilitas domestik,” jawabnya. Sesi diskusi ini dimoderatori oleh Nurul Athia Ishqila, yang memandu jalannya forum dengan interaktif dan komunikatif. Ia memastikan setiap pertanyaan peserta tersampaikan dan didiskusikan secara konstruktif. Konferensi internasional ini menjadi wadah penting bagi para akademisi, diplomat, dan mahasiswa untuk membangun kesadaran global tentang arti perdamaian sejati. Dengan kolaborasi lintas negara, Universitas Nasional berkomitmen menjadikan ilmu dan diplomasi sebagai fondasi dunia yang damai dan berkelanjutan.
