BANDUNG, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Indonesia semakin mengandalkan strategi digital untuk menyampaikan berbagai program nasional kepada masyarakat. Dari kampanye konservasi energi hingga sosialisasi jaminan sosial, pendekatan komunikasi berbasis digital dinilai mampu menjangkau audiens yang lebih luas sekaligus menyampaikan pesan secara lebih efektif. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin aktif di ruang digital mendorong kementerian dan lembaga negara untuk memperkuat strategi komunikasi mereka. Dalam praktiknya, pemerintah juga menggandeng sejumlah agensi digital lokal untuk membantu merancang dan menjalankan kampanye publik berskala nasional. Salah satu contoh adalah kampanye konservasi energi Gerakan Potong 10% yang diluncurkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Mei 2016. Program ini bertujuan mendorong masyarakat mengurangi konsumsi energi hingga 10 persen melalui berbagai aksi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Skala programnya kala itu cukup besar. Kementerian ESDM menargetkan kampanye tersebut menjangkau sedikitnya 20 kota di Indonesia, antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Sidoarjo, Surabaya, Denpasar, Makassar, hingga Balikpapan. Dalam pelaksanaannya, kampanye dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti kegiatan langsung di ruang publik termasuk sekolah dan pusat perbelanjaan kampanye viral di media sosial, kolaborasi dengan puluhan komunitas dan organisasi masyarakat sipil, serta program interaktif bertajuk “Lapor 10%”. Dari sisi dampak, program itu dinilai memberikan potensi penghematan energi yang cukup signifikan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pengurangan konsumsi listrik sebesar 10 persen pada sektor rumah tangga setara dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap sekitar 900 megawatt. Dengan kata lain, upaya penghematan energi dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pembangunan pembangkit listrik baru. Pada 2017, kampanye ini juga diperluas melalui kegiatan yang digelar serentak di Denpasar, Balikpapan, dan Makassar. Kegiatan tersebut disebut mampu menghasilkan potensi penghematan energi sekitar 679,65 GWh atau setara dengan nilai ekonomi Rp997,04 miliar di tiga wilayah tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan kampanye digitalnya, Kementerian ESDM sempat menggandeng PT Arfadia Digital Indonesia sebagai mitra pengelola strategi digital program tersebut. Salah satu agensi di Tanah Air ini bertanggung jawab mengelola berbagai aspek digital marketing, mulai dari strategi media sosial hingga produksi konten kampanye yang ditujukan untuk berbagai segmen masyarakat. Founder dan CEO Arfadia Tessar Napitupulu menceritakan bagaimana tantangan utama yang dihadapi pihaknya dalam menjalankan kampanye saat mendapat kepercayaan berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut dia, pihaknya harus menyederhanakan pesan teknis mengenai penghematan energi agar dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan. “Tantangannya adalah bagaimana membuat pesan hemat energi yang cenderung teknis menjadi relevan dan menarik bagi audiens digital yang beragam, mulai dari anak muda hingga ibu rumah tangga,” ujar Tessar kepada wartawan, Selasa (10/3/2026). Selain di sektor energi, peran strategi digital juga terlihat dalam program sosialisasi jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jumlah peserta aktif yang telah melampaui 60 juta orang serta potensi pekerja yang belum terdaftar masih sangat besar, lembaga tersebut menghadapi tantangan komunikasi yang tidak kecil. Untuk memperluas jangkauan informasi, BPJS Ketenagakerjaan juga memanfaatkan pengelolaan media sosial secara lebih terstruktur dengan menggandeng agensi digital. Pendekatan ini bertujuan menyederhanakan berbagai informasi mengenai program jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Pensiun (JP), agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Strategi digital yang dijalankan bahkan mendapat pengakuan di industri komunikasi pemasaran. Kampanye yang dikelola melalui media sosial berhasil meraih penghargaan Best Social Media Agency Award dari MIX Marketing Communications serta predikat The Most Engaged Brand dari SWA Media Inc. Fenomena kolaborasi antara pemerintah dan agensi digital swasta sebenarnya bukan hal baru. Namun, intensitas kerja sama tersebut semakin meningkat seiring dengan semakin dominannya penggunaan platform digital dalam kehidupan masyarakat. Selain menangani kampanye pemerintah, sejumlah agensi digital lokal juga terlibat dalam berbagai proyek komunikasi publik lainnya, mulai dari pengelolaan media sosial kementerian, kampanye vaksinasi, hingga program literasi digital. Dijelaskan Tessar, mengelola proyek komunikasi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan proyek sektor swasta. Selain harus mengikuti proses pengadaan yang ketat, program pemerintah juga dituntut memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. “Mengerjakan proyek pemerintah berbeda dengan klien swasta. Ada standar akuntabilitas yang tinggi, proses pengadaan yang ketat, dan ekspektasi bahwa dampaknya harus terasa di masyarakat luas, bukan hanya di metrik digital," kata Tessar yang telah memiliki sertifikasi LKPP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu. Ke depan, kebutuhan terhadap strategi digital diperkirakan akan semakin meningkat. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2025 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 229,4 juta orang. Dengan basis pengguna internet yang besar tersebut, berbagai program sosialisasi pemerintah mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, energi, hingga perlindungan sosial dipandang semakin membutuhkan pendekatan komunikasi digital yang mampu menjangkau masyarakat luas sekaligus mendorong perubahan perilaku. Kolaborasi antara pemerintah dan agensi digital lokal pun dinilai dapat menjadi salah satu kunci dalam memperkuat komunikasi publik di era digital, selama didukung oleh transparansi, profesionalisme, serta pengukuran dampak yang lebih terstruktur.
