DEKAI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, mengklaim pasukannya melakukan serangkaian serangan terhadap aparat militer Indonesia di pusat Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 3–4 Agustus 2026. Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Rabu (5/8), TPNPB-OPM menyatakan menerima laporan dari jajaran TPNPB Kodap XVI Yahukimo yang dipimpin Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluka mengenai operasi yang disebut berlangsung sejak 22 Juli hingga 5 Agustus 2026 di wilayah Yahukimo. Menurut klaim TPNPB-OPM, serangan pertama terjadi pada 3 Agustus 2026 sekitar pukul 07.30 WIT di kawasan Pasar Baru, Kota Dekai, yang diklaim mengakibatkan satu aparat militer Indonesia tewas. Kelompok tersebut juga mengklaim serangan lanjutan pada 4 Agustus 2026 di Kota Dekai menyebabkan dua aparat militer lainnya tewas serta menimbulkan korban luka. TPNPB-OPM menyatakan para komandan yang disebut dalam siaran pers, termasuk Mayor Yosua Sobolim, Kempes Matuan, Mayor Kopitua Heluka, dan Brigjen Elkius Kobak, mengaku bertanggung jawab atas aksi yang mereka klaim tersebut. Selain menyampaikan klaim mengenai serangan, TPNPB-OPM juga meminta pemerintah Indonesia dan TNI agar, menurut mereka, tidak melakukan operasi militer yang berdampak pada masyarakat sipil di wilayah Yahukimo. Kelompok tersebut juga menyatakan bahwa kawasan permukiman warga sipil harus dibedakan dari lokasi yang mereka sebut sebagai markas pasukan mereka. Dalam bagian lain siaran pers, TPNPB-OPM turut menyampaikan pernyataan mengenai aktivitas intelijen di wilayah konflik. Pernyataan tersebut juga memuat ancaman terhadap pihak-pihak yang mereka tuduh sebagai agen intelijen. Pernyataan tersebut merupakan klaim dan sikap resmi TPNPB-OPM sebagaimana tertuang dalam siaran pers, dan belum dapat diverifikasi secara independen. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari TNI maupun aparat berwenang yang mengonfirmasi ataupun menanggapi klaim-klaim yang disampaikan TPNPB-OPM. Informasi mengenai jumlah korban maupun kronologi kejadian masih memerlukan verifikasi dari pihak berwenang dan sumber independen.
