JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Upaya pemerintah memperbaiki penyaluran bantuan sosial terus berlanjut. Setelah melewati tahap awal yang dinilai berhasil, sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) kini akan diterapkan lebih luas dengan melibatkan 40 kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut akan memasuki fase uji coba lanjutan selama enam bulan dan mulai dijalankan dalam waktu dekat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa perluasan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Ia menjelaskan, digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari pelaksanaan tersebut, pemerintah memperoleh banyak pelajaran penting, terutama terkait perbaikan akurasi data penerima bantuan. Menurut Saifullah Yusuf, penerapan sistem digital mampu menekan tingkat kesalahan dalam penetapan penerima atau yang dikenal sebagai exclusion error. Hasil tersebut terlihat setelah pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama penyaluran bantuan. “Dengan data yang lebih terintegrasi, kesalahan sasaran bisa dikurangi secara signifikan,” ujar Saifullah Yusuf, dikutip dari antaranews.com. Selain meningkatkan ketepatan sasaran, digitalisasi bansos juga membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan maupun memperbarui data secara langsung melalui berbagai saluran resmi yang disediakan pemerintah. Beberapa kanal yang dapat dimanfaatkan antara lain SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, layanan call center, hingga pesan singkat. Melalui mekanisme ini, warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pendataan manual yang rawan kekeliruan. Saifullah Yusuf menambahkan, digitalisasi bansos merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mulai mengadopsi konsep Digital Public Infrastructure (DPI) serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat sistem layanan publik. Ia menilai, sistem yang transparan dan berbasis teknologi akan membantu meminimalkan potensi konflik sosial akibat ketidaksesuaian data penerima bantuan. Dengan informasi yang terbuka dan bisa diverifikasi, masyarakat dapat memahami alasan penetapan penerima bansos secara lebih objektif. Pelaksanaan program ini melibatkan kerja sama lintas sektor. Kementerian Sosial menggandeng Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta pemerintah daerah agar uji coba dapat berjalan optimal di setiap wilayah. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan turut mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung program tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih modern dan akurat. Pemerintah menargetkan digitalisasi bansos dapat diselesaikan secara bertahap dan mencapai implementasi penuh pada Juli 2026. Dengan sistem yang semakin matang, diharapkan penyaluran bantuan sosial ke depan menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
