WLLINGTON - Pemerintah Selandia Baru memperkenalkan rencana pembaruan kurikulum sekolah menengah dengan menghadirkan sembilan mata pelajaran baru yang berorientasi pada kebutuhan industri. Langkah ini ditujukan untuk membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor strategis. Menteri Pendidikan Selandia Baru, Erica Stanford, menjelaskan bahwa mata pelajaran tersebut mencakup bidang manufaktur generasi baru, sistem cerdas terapan, konstruksi dan lingkungan binaan, energi dan infrastruktur, teknologi rekayasa, sistem pangan dan serat, layanan kesehatan, perhotelan serta makanan dan minuman, hingga pariwisata. Program baru ini direncanakan mulai diajarkan kepada siswa kelas 12 dan 13 pada tahun 2029. Penyusunannya dilakukan bersama pelaku industri agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Menurut Stanford, mata pelajaran tersebut dirancang untuk memberikan keterampilan praktis sekaligus membuka berbagai jalur pendidikan dan karier setelah lulus sekolah, baik menuju perguruan tinggi, pelatihan kejuruan, maupun langsung memasuki dunia kerja. Ia menegaskan bahwa status mata pelajaran baru ini akan setara dengan pelajaran akademik utama seperti bahasa Inggris dan matematika. Nilainya juga akan masuk dalam sistem kualifikasi nasional pendidikan menengah Selandia Baru. Sementara itu, Menteri Pertumbuhan Ekonomi Selandia Baru, Nicola Willis, mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 15 juta dolar Selandia Baru dalam anggaran tahun 2026 untuk mendukung pengembangan program tersebut. Pendanaan itu difokuskan pada penyusunan kualifikasi yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan industri serta minat para siswa. Pemerintah berharap langkah ini dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Willis menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan membuka lebih banyak peluang kerja bagi generasi muda. Karena itu, kurikulum baru diharapkan menjadi jembatan yang jelas menuju sektor-sektor penting seperti energi, konstruksi, rekayasa, pangan, kesehatan, dan pariwisata. Melalui kebijakan ini, Selandia Baru berupaya memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri agar lulusan sekolah memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di masa mendatang.
