JAKARTA - Di era media sosial, perdebatan publik di Indonesia semakin mudah memanas. Isu apa pun, terutama yang menyentuh politik dan figur negara, bisa dengan cepat berubah menjadi medan adu opini. Salah satu contoh paling jelas adalah kontroversi dugaan “ijazah palsu” Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), yang kembali ramai dibicarakan dan menyita perhatian warganet. Isu ini bergerak di dua kutub yang saling berhadapan. Di satu sisi, sejumlah pihak seperti Roy Suryo dan rekan-rekannya mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang beredar di ruang digital. Mereka menyoroti detail visual dokumen, mulai dari foto hingga format, yang dianggap janggal dan layak diuji kebenarannya. Keraguan tersebut kemudian dibawa ke jalur hukum dengan harapan proses pengadilan dapat memberikan kejelasan dan kepastian Sementara, pada sisi lain, Jokowi dan tim kuasa hukumnya menolak tuduhan tersebut dan memilih merespons melalui mekanisme hukum. Jokowi menyatakan bahwa ijazah yang dimilikinya sah dan siap diperlihatkan jika diminta oleh hakim. Ia juga menegaskan bahwa isu ini bukan hal baru, melainkan tuduhan lama yang terus berulang dan kembali bergema di media sosial. Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi penerbit ijazah pun menyampaikan klarifikasi resmi bahwa tudingan ijazah dan skripsi palsu tidak memiliki dasar akademik maupun bukti yang valid Respons publik ternyata tidak sepenuhnya mengikuti kerasnya perdebatan di linimasa, ini menjadi hal yang menarik, di mana sejumlah laporan media menunjukkan bahwa meskipun banyak orang mengetahui isu ini, hanya sebagian kecil yang benar-benar mempercayainya. Sebagian besar memilih bersikap ragu atau tidak mengambil posisi tegas. Di media sosial, diskusi tentang isu ini kerap berlangsung emosional dan sarat pelabelan politik, sehingga banyak warganet memilih diam demi menghindari konflik, stigma, atau serangan digital. Titik persoalannya adalah ketika ruang publik didominasi oleh suara yang paling keras, baik yang membela maupun yang menuduh, atau pendapat yang lebih tenang, moderat, dan reflektif justru sulit terdengar. Dalam hal ini, diam bukan selalu tanda ketidakpedulian. Bagi sebagian orang, diam adalah pilihan paling aman di tengah iklim komunikasi yang serba sensitif dan penuh risiko. Ruang publik akhirnya menjadi bising, tetapi miskin percakapan yang benar-benar sehat. Fenomena ini mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa bebas orang berbicara, tetapi juga oleh seberapa aman ruang publik bagi mereka yang ingin berpikir dan berbicara secara jujur. Ketika terlalu banyak orang memilih diam karena takut disalahpahami atau diserang, yang hilang bukan sekadar opini, melainkan kesempatan untuk berdialog secara dewasa Individu cenderung menyembunyikan opini mereka ketika merasa berada di posisi minoritas, pernyataan tersebut dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann dalam perspektif teori “spiral of silence” (Matthes & Sikorski 2018). Ketakutan akan isolasi sosial, seperti dicemooh, diserang secara verbal, atau dikucilkan dari kelompok, mendorong seseorang untuk memilih diam daripada menanggung risiko sosial tersebut ( Liu & Guo, 2024). Isolasi sosial tidak lagi terbatas pada ruang fisik, dalam kehidupan masyarakat kontemporer saat ini, tetapi mengalami transformasi signifikan di ruang digital, seperti, media sosial yang menghadirkan bentuk isolasi baru, baik bersifat simbolik maupun algoritmik, seperti unfollow, cancel culture, perundungan daring, serangan massal di kolom komentar, hingga ancaman hukum berbasis unggahan digital (Kwon et al., 2023). Studi terbaru menunjukkan bahwa pengalaman negatif tersebut membuat pengguna media sosial semakin berhati-hati dalam mengekspresikan pendapat, terutama pada isu politik dan identitas yang sensitif, karena setiap ekspresi dapat memicu konsekuensi sosial yang luas dan permanen (Zhang & Pan, 2024). Algoritma media sosial, bahkan lebih jauh telah berperan memperkuat spiral of silence dengan menciptakan ilusi mayoritas. Ketika linimasa didominasi oleh satu narasi tertentu, individu dengan pandangan berbeda akan merasa opininya menyimpang, meskipun sebenarnya banyak orang lain yang berpikir serupa, akibatnya, ruang publik digital tidak sepenuhnya merepresentasikan keberagaman opini, melainkan didominasi oleh suara yang paling vokal dan konformis, kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di era digital bukan hanya dibatasi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh tekanan sosial, algoritma, dan budaya takut berbeda pendapat (Vraga et al., 2025). Isu dugaan ijazah “palsu” Jokowi, telah berkembang dalam situasi polarisasi opini yang tajam di ruang publik Indonesia. Di satu sisi, terdapat kelompok yang memandang isu ini sebagai bentuk kritik politik dan tuntutan transparansi terhadap pejabat publik. Di sisi lain, ada kelompok yang menganggapnya sebagai hoaks, fitnah politik, atau upaya sistematis untuk mendelegitimasi simbol negara. Polarisasi ini tidak hanya memecah opini publik, tetapi juga membentuk iklim komunikasi yang tegang dan emosional, terutama di media sosial, di mana perbedaan pandangan sering kali dibalas dengan serangan personal, stigma politik, atau delegitimasi moral. Dalam kondisi seperti ini, individu yang berada di posisi abu-abu, yakni mereka yang bersikap skeptis, netral, atau reflektif, sering kali kehilangan ruang aman untuk berbicara. Pendapat yang tidak sepenuhnya pro atau kontra kerap dianggap mencurigakan, ambigu, atau oportunistik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dalam situasi polarisasi tinggi, individu moderat justru lebih rentan mengalami tekanan sosial karena tidak memiliki basis kelompok yang kuat untuk melindungi ekspresinya (Lee & Kim, 2024). Akibatnya, ruang publik digital menjadi tidak proporsional: ia dipenuhi oleh suara yang paling lantang dan konfrontatif, sementara opini moderat dan reflektif semakin jarang terdengar. Fenomena ini memperkuat mekanisme Spiral of Silence, di mana keheningan bukan muncul karena ketiadaan pandangan alternatif, melainkan karena biaya sosial untuk bersuara dianggap terlalu tinggi. Dalam konteks ini, polarisasi bukan hanya memecah masyarakat, tetapi juga secara tidak langsung membungkam keragaman opini yang seharusnya menjadi fondasi diskursus demokratis (Matthes & Sikorski 2018). Media sosial berperan besar dalam memperkuat mekanisme Spiral of Silence melalui kerja algoritma yang menampilkan konten sesuai preferensi, riwayat interaksi, dan kecenderungan ideologis pengguna. Algoritma ini tidak netral, secara sistematis memperbesar visibilitas pandangan yang paling sering diklik, dibagikan, atau didukung oleh jejaring terdekat pengguna. Akibatnya, terbentuk ilusi mayoritas, seolah-olah satu pandangan tertentu, baik yang mendukung maupun menolak isu ijazah Jokowi, didukung oleh hampir semua orang. Ketika seseorang melihat linimasa yang didominasi oleh satu narasi yang agresif dan berulang, pendapat yang berbeda akan terasa menyimpang, berisiko, bahkan berbahaya untuk diungkapkan. Dalam kondisi seperti ini, individu cenderung menarik diri dari diskusi publik, meskipun pada kenyataannya terdapat banyak pengguna lain yang memiliki pandangan serupa namun sama-sama memilih diam. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana algoritma tidak hanya mengatur arus informasi, tetapi juga membentuk iklim psikologis yang menentukan siapa yang merasa “aman” untuk berbicara dan siapa yang memilih bungkam (Lorenz-Spreen et al., 2024). Dalam isu sensitif seperti kontroversi ijazah Jokowi, diam tidak selalu berarti apatis atau tidak peduli. Diam sering kali menjadi strategi sosial yang rasional untuk melindungi diri dari berbagai risiko, yakni mulai dari serangan warganet, stigma politik, kerusakan reputasi digital, hingga potensi konsekuensi hukum. Dalam perspektif Spiral of Silence, keheningan publik justru menjadi indikator adanya tekanan sosial yang kuat, bukan bukti ketiadaan pendapat alternatif. Masalahnya, ketika terlalu banyak orang memilih diam, ruang publik kehilangan fungsi deliberatifnya. Diskursus tidak lagi didorong oleh pertukaran argumen yang rasional, melainkan didominasi oleh suara paling keras, paling ekstrem, dan paling konfrontatif. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mereduksi kualitas demokrasi, karena keputusan publik dibentuk bukan oleh keberagaman pandangan, melainkan oleh opini yang paling berhasil mendominasi ruang perhatian (Matthes & Sikorski 2018). Kontroversi ijazah Jokowi menunjukkan bahwa kebebasan berbicara di era digital tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya sensor formal, tetapi juga oleh iklim sosial yang terbentuk di ruang publik. Spiral of Silence membantu kita memahami mengapa di tengah hiruk-pikuk media sosial, justru banyak opini yang terbungkam. Membuka ruang dialog yang aman, toleran terhadap perbedaan, dan berbasis argumen menjadi kunci agar publik tidak terjebak dalam keheningan kolektif. Sebab, demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang paling lantang bersuara, tetapi juga tentang siapa yang merasa cukup aman untuk berbicara. Penulis: Karmanto, Aminah Swarnawati Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Daftar Pustaka : Kwon, K. H., Stefanone, M. A., & Barnett, G. A. (2023). Social media, opinion climates, and the spiral of silence in political discussion. Journal of Computer-Mediated Communication, 28(4). Lee, S., & Kim, Y. (2024). Moderates under pressure: Political polarization and self-censorship in online public discourse. New Media & Society, 26(1), 214–231. Liu, Y., & Guo, L. (2024). Fear of isolation and opinion expression on social media: Revisiting the spiral of silence theory. Communication Research, 51(2), 187–210. Lorenz-Spreen, P., Lewandowsky, S., Sunstein, C. R., & Hertwig, R. (2024). How behavioural sciences can promote truth, autonomy and democratic discourse online. Nature Human Behaviour, 8(1), 21–32. Matthes, J., Knoll, J., & von Sikorski, C. (2018). The “spiral of silence” revisited: A meta-analysis on the relationship between perceptions of opinion support and political opinion expression. Communication Research, 45(1), 3–33 Vraga, E. K., Bode, L., & Tully, M. (2025). Public opinion expression under algorithmic pressure: Implications for democracy. Journal of Communication, 75(1), 45–62. Zhang, W., & Pan, Z. (2024). Algorithmic visibility and political expression on social media. Information, Communication & Society, 27(3), 456–472.
