Netral English Netral Mandarin
14:49wib
Sebanyak 11 siswa MTs Harapan Baru Cijantung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, meninggal saat kegiatan pramuka susur sungai di Sungai Cileueur. Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan moratorium penerbitan izin usaha baru untuk pinjaman online.
Pemerintah Jokowi Kucurkan Dana Tambahan Rp150 M untuk BPIP, Mustofa: Waduh Bakal Ada Lomba Lagi neh

Jumat, 17-September-2021 10:47

Ilustrasi, Anggota BPIP
Foto : Oposisi Cerdas
Ilustrasi, Anggota BPIP
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Partai Ummat menyoroti kebijakan Pemerintah Jokowi yang telah mengucurkan dana tambahan untuk BPIP. 

“Waduh...bakal ada lomba lagi neh,” sindir Mustofa Nahrawardaya melalui akun Twitternya, Jumat 17 September 2021. 

Untuk diketahui, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi penguatan ideologi pancasila. Tahun depan, ia memberikan dana sebesar Rp 343,9 miliar melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Adapun anggaran untuk penguatan ideologi pancasila pertama kali ditetapkan sebesar Rp 193,9 miliar dalam RAPBN 2022. Namun, sejalan dengan pembahasan di DPR RI, anggaran ditambah sebanyak Rp 150 miliar.

"Tambahan anggaran untuk BPIP Rp 150 miliar. (Anggaran) BPIP ini untuk penguatan ideologi Pancasila," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata kepada CNBC Indonesia, rabu (15/9/2021).

Dalam RAPBN 2022, anggaran BPIP sebanyak Rp 193,9 miliar ini diberikan hampir setengahnya untuk belanja pegawai. Dimana untuk belanja pegawai sebesar Rp 82,3 miliar dan Rp 4,5 miliar untuk belanja modal.

Kemudian untuk belanja barang sebesar Rp 107 miliar. Lalu tambahan Rp 150 miliar untuk penguatan ideologi dan mental pancasila.

Pada tahun 2022, BPIP juga dikatakan akan melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan untuk menyukseskan 3 janji Presiden yaitu:

1) Mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP;

2) Menerapkan standarisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila;

3) Mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani