JAKARTA,NETRALNEWS.COM - Akademisi Rocky Gerung menyoroti wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana penerapan tarif bagi kapal internasional yang melintas di Selat Malaka. Ia menilai gagasan tersebut mencerminkan kebingungan pemerintah dalam mencari sumber pemasukan negara. Menurut Rocky, upaya mengenakan tarif pada jalur pelayaran strategis itu tidak sederhana dan berpotensi menimbulkan persoalan geopolitik. Ia menyebut perbandingan dengan Selat Hormuz tidak relevan dengan kondisi di kawasan Asia Tenggara. “Menteri Keuangan ingin mencekik Selat Malaka seolah-olah itu seperti Hormuz. Ini tanda kepanikan,” kata Rocky di Jakarta, Jumat (24/4). Ia menjelaskan, Selat Malaka merupakan jalur internasional yang tidak hanya berada di bawah yurisdiksi Indonesia, tetapi juga melibatkan Malaysia dan Singapura. Karena itu, kebijakan sepihak dinilai sulit diterapkan tanpa kesepakatan bersama negara-negara terkait. Lebih lanjut, Rocky menilai pernyataan tersebut tidak lepas dari tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah. Ia mengaitkan wacana itu dengan kebutuhan pembiayaan utang negara yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Menurut dia, pemerintah tengah menghadapi beban pembayaran utang yang besar pada 2026, sehingga memunculkan berbagai opsi untuk menambah penerimaan negara. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua opsi dapat dijalankan secara realistis. “Karena ada kebutuhan besar untuk menutup kewajiban utang, maka muncul ide-ide seperti itu,” ujarnya. Meski memahami latar belakang pemikiran tersebut, Rocky meyakini rencana penerapan tarif di Selat Malaka sulit direalisasikan. Ia menilai akan ada penolakan dari berbagai negara pengguna jalur tersebut, termasuk negara-negara besar. Ia mencontohkan potensi reaksi dari China yang selama ini menjadi salah satu pengguna utama jalur pelayaran di Selat Malaka. Kebijakan tersebut dinilai dapat memicu ketegangan dan berdampak pada hubungan internasional. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan wacana pengenaan tarif bagi kapal internasional yang melintas di Selat Malaka. Ia menilai selama ini kapal-kapal tersebut melintas tanpa kontribusi langsung terhadap penerimaan negara. Purbaya juga menyebut gagasan tersebut terinspirasi dari rencana Iran yang mempertimbangkan penerapan tarif di Selat Hormuz. Menurut dia, apabila kebijakan serupa diterapkan secara bersama dengan Malaysia dan Singapura, potensi penerimaan negara dapat meningkat signifikan.
