Sabtu, 16-January-2021 19:30

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Ruhut Sitompul mengatakan kelompok oposisi tak perlu mengurusi hukum terkait pesta yang diikuti artis serta komisaris BUMN Raffi Ahmad dan Basuki Thajaja Purnama alias Ahok.

Apalagi, kata Ruhut kalau perbandingan soal itu seharusnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut terkena sanksi ketika menghadiri acara Habib Rizieq Shihab (HRS).

Hal itu diungkapkan Ruhut lewat akun resmi twitternya @ruhut sitompul seperti dilansir Jakarta, Sabtu (16/1/2021).

"Kalau mengikuti jalan pikiran eh fikiran ha ha ha para kadrun mengenai pesta ditempat MRS dan Ricardo Gelael bukan hanya Rafi Ahok dan tamu2 yg lain dong yg diproses Hukum tapi Anies juga dong kan hadir di Petamburan sudahlah jgn ngebacot itu urusan pihak yg Berwajib MERDEKA," tulisnya.

Sontak, netizen langsung menyerbu lini masa Ruhut. Berbagai komentar memenuhi kolom yang ada.

@marsuska

Berarti Polri belum menerapkan Hukum Berkeadilan bagi Pelanggar Protokol Kesehatan terutama masa Pandemi Covid 19, mari kita ngebacot tanpa TENDENSI dan NYINYIR

@88sabran

Betul bg. Kalau bisa, semua yg melanggar di proses secara adil...Biar masyarakat percaya kepada pemerintah..

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Ruhut Sitompul mengatakan kelompok oposisi tak perlu mengurusi hukum terkait pesta yang diikuti artis serta komisaris BUMN Raffi Ahmad dan Basuki Thajaja Purnama alias Ahok.

Apalagi, kata Ruhut kalau perbandingan soal itu seharusnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut terkena sanksi ketika menghadiri acara Habib Rizieq Shihab (HRS).

Hal itu diungkapkan Ruhut lewat akun resmi twitternya @ruhut sitompul seperti dilansir Jakarta, Sabtu (16/1/2021).

"Kalau mengikuti jalan pikiran eh fikiran ha ha ha para kadrun mengenai pesta ditempat MRS dan Ricardo Gelael bukan hanya Rafi Ahok dan tamu2 yg lain dong yg diproses Hukum tapi Anies juga dong kan hadir di Petamburan sudahlah jgn ngebacot itu urusan pihak yg Berwajib MERDEKA," tulisnya.

Sontak, netizen langsung menyerbu lini masa Ruhut. Berbagai komentar memenuhi kolom yang ada.

@marsuska

Berarti Polri belum menerapkan Hukum Berkeadilan bagi Pelanggar Protokol Kesehatan terutama masa Pandemi Covid 19, mari kita ngebacot tanpa TENDENSI dan NYINYIR

@88sabran

Betul bg. Kalau bisa, semua yg melanggar di proses secara adil...Biar masyarakat percaya kepada pemerintah..