BANJARNEGARA, NETRALNEWS.COM - Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana didampingi Pj Sekda Drs Tursiman SSos, Kepala Dinas PUPR Yusuf Winarso ST dan Kepala Dinas Kominfo Banjarnegara Sagiyo SIP melakukan dialog terbuka dengan wartawan dari berbagai media yang biasa melakukan tugas jurnalistik di Kabupaten Banjarnegara. Dialog berlangsung hangat di Kafe Sudut Pandang, Rabu (24/12/2025). Banyak hal yang terungkap dalam pertemuan ini, baik masalah UMK, kerusakan lingkungan, bencana alam, dan infrastruktur jalan yang paling banyak mendapat sorotan tajam dari masyarakat Banjarnegara. Masalah jalan bagi Bupati Banjarnegara diakui menjadi masalah yang cukup krusial karena masih menjadi tolok ukur kebanyakan warga atas keberhasilan seorang pimpinan di daerah. Sehingga jika ada postingan di media sosial terkait kerusakan jalan, maka responnya cukup besar, beragam bahkan sering membuat kuping panas stakeholder. Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menyadari hal ini dan menganggap sesuai yang wajar lumrah manakala kritik itu disampaikan dengan bijak. Namun tidak, jika kritik itu tidak beralasan dan mengarah memperkeruh situasi perpecahan. "Kami, Pemkab Banjarnegara tidak anti kritik, silahkan mengkritik kebijakan kami, karena dengan kritik itu, kami jadi tahu,apa yang mesti harus dilakukan ke depan," ungkap Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana. Namun masyarakat juga harus paham jika jalan itu memiliki klasifikasi atau kelas yakni ada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan nasional yang merawat adalah pemerintah pusat, jalan provinsi, pemerintah provinsi dan jalan kabupaten adalah Pemkab. "Di Banjarnegara juga ada jalan nasional, antara Piasa (Susukan) - Tunggoro (Sigaluh). Kemudian jalan Provinsi, Banjarnegara - Kalibening - Batur dan selebihnya adalah jalan kabupaten dan jalan desa," jelas Bupati Amalia Desiana. Sampaikan Permohonan Maaf Dalam kesempatan ini Bupati Amalia Desiana juga memohon maaf jika belum dapat memenuhi semua keinginan masyarakat Banjarnegara terutama terkait infrastruktur jalan karena minimnya dana APBD. Sehingga harus mengoptimalkan dan mengutamakan skala prioritas. “Sebagai manusia biasa mohon maaf jika belum bisa memenuhi seluruh harapan masyarakat. Insyaallah terus berupaya dan berkomunikasi. Tahun 2026, ruas jalan nasional Tunggoro sampai Piasa akan dilakukan preservasi (perbaikan-red) meski tidak seluruhnya, yakni di bagain tertentu tapi bukan overlay (pelapisan-red),” terang bupati. Beberapa ruas jalan lainnya juga mendapat dukungan pembiayaan, di antaranya Jalan Gripit–Kalibening yang memperoleh dana Instruksi Dana Desa (IDD) di dua titik, serta ruas Punggelan–Mlaya yang akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bupati Banjarnegara juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah untuk menggali informasi dan potensi anggaran untuk menutupi kekurangan atas turunnya dana APBD beberapa tahun terakhir ini. “Kami memahami, pemerintah punya kegiatan sebaik apapun jika infrastruktur jalannya tidak bagus maka dianggap tidak membangun. Hari ini saya baru saja menerima penghargaan Bunda PAUD atas aksi kepedulian. Tapi sebaik apa pun kegiatan pemerintah, kalau jalannya rusak sering kali dianggap tidak membangun,” katanya lagi. Namun begitu, lanjut bupati bukan berarti pemerintah tidak membangun. Ia mengungkapkan, saat awal memimpin Banjarnegara kondisi jalan dalam kategori baik berada di angka 51 persen, menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 82 persen. Oleh karena itu, Bupati berharap media dapat menyajikan pemberitaan yang berimbang dan edukatif kepada masyarakat. Meski dihadapkan pada postur APBD 2025 yang kurang ideal dan tantangan serupa pada 2026, Bupati meyakinkan bahwa Pemkab Banjarnegara terus berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dengan berbagai terobosan pembiayaan di luar APBD. “Kami terus mencari alternatif pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan. Salah satu contohnya pembangunan jalan Angkrukranis yang mempersingkat waktu tempuh menuju Pandanarum, serta ruas Gripit–Kalibening,” jelasnya. Diharapkan Pembangunan Bisa Merata Kepala DPUPR Yusuf Winarsono, ST, MT yang mendampingi Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menambahkan, bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan di wilayah atas, tetapi juga menyasar daerah bawah seperti Mandiraja, Susukan, Rakit, dan lainnya. Terkait anggaran 2026, Yusuf Winarsono menyebut meskipun dana transfer daerah mengalami penurunan hingga Rp. 180 miliar, anggaran infrastruktur di Banjarnegara tetap teralokasi signifikan yakni sebesar Rp 108 miliar. “Ini menunjukkan komitmen kuat bupati untuk membangun infrastruktur. Harapannya, sampai akhir periode kepemimpinan Ibu Bupati, kondisi jalan baik bisa kembali mencapai 82 persen kondisi seperti tahun 2021,” ujar Yusuf optimistis. Berdasarkan data DPU PR Banjarnegara, sepanjang tahun 2025, sejumlah pembangunan infrastruktur telah direalisasikan, antara lain penggantian Jembatan Kalibombong ruas Kalibombong–Gardu senilai Rp. 1.608.220.000 dan penggantian Jembatan Kalibojong ruas Penusupan–Karekan sebesar Rp. 1.630.142.000. Kemudian peningkatan Jalan Mlaya–Getas Kecamatan Pandanarum sebesar Rp. 1.875.624.000, rehabilitasi Jembatan Kali Mrawu ruas Bulukuning–Kubang sebesar Rp. 2.354.354.000, serta rehabilitasi Jembatan Panaraban ruas Karangkobar–Batur senilai Rp. 3.580.801.600. Pada anggaran perubahan 2025, pembangunan juga terus dilakukan antara lain peningkatan Jalan Kebondalem–Silangit dengan nilai Rp. 929.912.000, rehabilitasi Jalan Bandingan–Bantarmalang sebesar Rp. 5.618.246.000, serta rehabilitasi Jalan Susukan–Batas Banyumas senilai Rp.3.913.353.000. Kepala Dinas PUPR Banjarnegara Yusuf Winarso menambahkan dengan adanya anggaran cukup signifikan pada tahun 2026 diharapkan pembangunan infrastruktur akan lebih merata dan dapat mendongkrak prosentase jalan rusak di Kabupaten Banjarnegara. (*)
