JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Program Tiga Juta Rumah menjadi salah satu strategi paling vital dalam memperluas pemerataan kesejahteraan nasional. Direktur Penyiapan Lahan dan PSU Kementerian PKP, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa program ini disusun khusus untuk membuka akses hunian layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan yang masih mendominasi struktur sosial ekonomi Indonesia. Dalam penjelasannya, Indra memaparkan bahwa program Tiga Juta Rumah tersebut secara langsung menyasar masyarakat berpendapatan rendah yang membutuhkan intervensi menyeluruh dari pemerintah. Ia menilai kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk menekan tingkat kemiskinan melalui penyediaan rumah terjangkau yang dapat meningkatkan standar hidup keluarga miskin. Indra menuturkan bahwa program Tiga Juta Rumah ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi nasional. “Program ini mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan aktivitas konstruksi dan perluasan pasokan hunian layak masyarakat. Dampaknya meluas karena memperbaiki kesejahteraan keluarga melalui peningkatan lingkungan dan standar hidup,” ujar Indra, Jumat (21/11/2025). Ia mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia dihuni lebih dari 285 juta penduduk yang terbagi ke dalam 93 juta keluarga berdasarkan pemetaan kementerian. Namun, sebagian besar struktur demografis tersebut masih berada dalam kategori rentan sehingga membutuhkan kebijakan perumahan yang diarahkan secara sistematis. Dalam data resmi terbaru, 2,85 juta orang tercatat sebagai miskin ekstrem, sementara 24,6 juta orang tergolong miskin, dan 68,5 juta lainnya diklasifikasikan sebagai kelompok rentan. Adapun 137 juta penduduk lain masuk kategori aspiring middle class menurut klasifikasi Bank Dunia. Jika digabungkan, seluruh kelompok tersebut mencakup lebih dari 60 persen populasi Indonesia dan memerlukan perhatian kebijakan yang terukur. Indra juga menyoroti masalah backlog perumahan yang masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data DTSEN 2025, terdapat 36,7 juta keluarga yang mengalami kekurangan perumahan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari jumlah itu, 20,9 juta keluarga masih menghuni rumah tidak layak, kemudian 6 juta keluarga menghadapi backlog gabungan, dan 9,8 juta keluarga belum memiliki rumah sama sekali. Untuk memastikan intervensi yang tepat, Kementerian PKP membagi backlog ke dalam tiga kategori kawasan strategis: wilayah perdesaan, wilayah pesisir dan permukiman kumuh, serta kawasan perkotaan. Di perdesaan, terdapat 19,73 juta keluarga dengan dominasi backlog kualitas. Sementara itu, kawasan pesisir dan permukiman kumuh mencatat 7,83 juta keluarga yang membutuhkan relokasi atau peningkatan kawasan. Adapun wilayah perkotaan menampung 7,16 juta keluarga yang menghadapi tekanan backlog kuantitas. Indra menerangkan bahwa pendekatan berbeda diterapkan sesuai karakter wilayah masing-masing. Untuk desa, pemerintah mengoptimalkan program BSPS dengan pembangunan rumah baru bagi keluarga desil pertama, serta renovasi bagi keluarga desil dua hingga empat. Target penyelesaian untuk wilayah ini mencapai dua juta rumah dengan kisaran biaya sekitar Rp 21 juta per unit. Di kawasan pesisir, pemerintah menyiapkan relokasi ke rumah sewa sosial berbasis kebutuhan masyarakat. Tercatat 1.200 lokasi prioritas disiapkan menggunakan skema APBN dan KPBU. Total kebutuhan anggaran mencapai Rp 26 triliun untuk mempercepat penanganan wilayah kritis. Untuk kota besar, pemerintah menekankan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi utama. Sebanyak satu juta unit apartemen terjangkau akan dibangun melalui investasi swasta dengan harga sekitar Rp 240 juta per unit. Perumnas dan Danantara bertindak sebagai offtaker untuk memastikan distribusi hunian berjalan optimal. "Secara keseluruhan Program Tiga Juta Rumah membutuhkan investasi sekitar tiga ratus sepuluh triliun rupiah. Pendanaan mencakup APBN, KPBU, serta investasi swasta dalam skala besar mendukung percepatan pembangunan," tegas indra. Ia juga menambahkan bahwa dampak turunan program ini sangat besar. Program tersebut diproyeksikan mampu menyumbang 8 persen pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan kemiskinan hingga 5 persen, serta membuka 250 ribu lapangan kerja di sektor konstruksi setiap tahun. Indra menekankan bahwa kunci keberhasilan program ini berada pada sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Menurutnya, Program Tiga Juta Rumah bukan sekadar proyek konstruksi, tetapi proyek kemanusiaan jangka panjang untuk menjamin setiap keluarga Indonesia mendapatkan hunian yang layak. “Pemerintah ingin memastikan setiap keluarga memperoleh hunian layak sehingga memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut menjadi fondasi utama kebijakan perumahan nasional dalam jangka panjang,” tutup Indra. Disarikan dari berbagai sumber
