Kronologi Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden yang Jerat LSP Cs

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal (illegal intercept), akses ilegal (illegal access), serta penghapusan data elektronik. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, bersama jajaran petinggi Polri dalam konferensi pers di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam. Ketiga tersangka yang diumumkan masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Saat ini, para tersangka telah ditahan di Rutan Mabes Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Modus Operandi: Illegal Tapping hingga HP Presiden Dalam keterangannya, Komjen Pol. Asep Safrudin membeberkan bahwa sepanjang periode 2025 hingga 2026, para tersangka diduga kuat memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur hukum dan aturan internal yang berlaku. Kabareskrim menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan intensif menindaklanjuti informasi yang beredar terkait dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik. Asep menjelaskan bahwa nomor telepon milik tokoh-tokoh penting negara dimasukkan secara diam-diam ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS). "Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui verifikasi. Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku," ujarnya. Lebih lanjut, Kabareskrim menjelaskan bahwa sasaran aksi penyadapan tanpa prosedur resmi tersebut mencakup berbagai elemen strategis, mulai dari jajaran pimpinan tertinggi negara hingga pelaku usaha. "Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep. Upaya Menghilangkan Jejak Kejahatan Aksi penyadapan liar ini diduga dilakukan tanpa menyertakan surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi (LP). Ketika menyadari aksinya terancam terbongkar, para tersangka berupaya menghapus jejak digital pada Oktober 2026. "Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut," jelas Asep. Penyadapan tanpa wewenang ini dinilai melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Polri yang seharusnya menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, serta kerahasiaan demi kepentingan penegakan hukum. Pembuktian Ilmiah dan Pembongkaran Kasus Kasus ini resmi bergulir ke ranah hukum setelah seorang petugas yang mengetahui pelanggaran tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Menggunakan pendekatan scientific crime investigation, Bareskrim Polri bergerak cepat mengumpulkan bukti-bukti kuat. "Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan dengan telah memeriksa saksi 10 orang dan 3 orang saksi ahli. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu berupa handphone sebanyak 11 unit, 1 unit iPad, kemudian flashdisk 4 buah," terang Asep. "Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sementara 1 orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU," jelasnya. Jeratan Pasal Berlapis dan Ancaman Hukuman Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Mereka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan dan perekaman transmisi elektronik tidak publik secara melawan hukum dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Selain itu, para tersangka dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP karena tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi, dengan ancaman penjara hingga 6 tahun. Penyidik turut menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE atas tindakan merusak, menghilangkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun publik, dengan ancaman pidana penjara selama 8 tahun.

Kronologi Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden yang Jerat LSP Cs

Trending

NNC Hype

Komunitas