Polri Tegaskan Penyadapan Ilegal Tiga Personel Bukan Kebijakan Institusi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan, kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga personel Polri merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi kepolisian. Ketiga personel tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access). "Hal yang sedang didalami saat ini murni berkaitan dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri," kata Asep di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Asep menjelaskan, Polri telah memiliki aturan internal berupa Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar tetap berjalan sesuai prosedur. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penyadapan harus memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Asep juga memastikan pihaknya akan mengawasi proses penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri serta pemeriksaan etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. "Kami dari jajaran Itwasum Polri melaksanakan proses pengawasan terhadap pemeriksaan tersebut agar pelaksanaannya berjalan secara profesional dan proporsional," ucapnya. Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, ketiga tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal dalam kurun waktu 2025–2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Menurut dia, tindakan tersebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. "Terdapat beberapa nomor yang dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi. Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku," katanya. Selain itu, sekitar Oktober 2026, berkas hasil penyadapan dihapus dari sistem LIMS untuk menghilangkan jejak. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga personel Polri tersebut menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta.

Polri Tegaskan Penyadapan Ilegal Tiga Personel Bukan Kebijakan Institusi

Trending

NNC Hype

Komunitas