Yusril: Pemerintah Tak Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penyadapan Prabowo

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas (satgas) atau tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (9/11/2026). “Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun,” kata Yusril. Menurut dia, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penyadapan tersebut, termasuk mengusut kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara itu. Yusril menegaskan, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada kepolisian agar proses penegakan hukum berjalan profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya. Dia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, berlandaskan norma hukum yang berlaku, serta tidak membeda-bedakan pihak yang terlibat. Saat ini, penyidikan masih terus berjalan. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mendalami keterangan para ahli untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan atau intersepsi. Perkara ini juga dikembangkan untuk mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Yusril, dugaan intersepsi terhadap seorang presiden memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan penyadapan biasa. Dia menjelaskan bahwa kepala negara memiliki kedudukan khusus dalam sistem ketatanegaraan. Intersepsi terhadap presiden, kata dia, bukan sekadar persoalan penyadapan biasa karena kepala negara merupakan primus inter pares atau ‘yang utama di antara yang setara’. Atas dasar itu, menurut Yusril, penyidik perlu mendalami kemungkinan keterkaitan dugaan penyadapan tersebut dengan tindak pidana lainnya. “Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan,” ujarnya. Terkait perkembangan teknis penyidikan, Yusril menyerahkan sepenuhnya penjelasan kepada Bareskrim Polri. Hal itu termasuk keputusan mengenai perlu atau tidaknya substansi hasil sadapan dibuka kepada publik. Dengan demikian, pemerintah memilih tidak membentuk tim khusus dan menyerahkan pengusutan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo kepada kepolisian untuk diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Yusril: Pemerintah Tak Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penyadapan Prabowo

Trending

NNC Hype

Komunitas