JAKARTA, NETRALNEWS.COM - PT Angkasa Pura II pastikan kalau kepemilikan bandara Internasional Kualanamu masih dimiliki secara mayoritas. Pihaknya menepis adanya isu kalau bandara Kualanamu dijual ataupun penjualan saham bandara tersebut. Adapun AP II mengajak mitra strategis, yakni GMR Airports Consortium bersama-sama mengelola dan mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu. GMR Airports Consortium sendiri dipilih menjadi mitra strategis setelah melalui serangkaian proses tender secara profesional dan transparan. AP II dengan GMR Airports Consortium membentuk joint venture company (JVCo), yakni PT Angkasa Pura Aviasi untuk mengelola dan mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu. AP II sebagai pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51% saham di PT Angkasa Pura Aviasi, sementara GMR Airports Consortium memegang 49% saham. "Saat ini pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu dilakukan oleh AP II. Sejalan dengan adanya mitra strategis, pengelolaan selama 25 tahun akan dilakukan oleh AP II dan GMR melalui JVCO yang 51% sahamnya dimiliki AP II. Nantinya pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu akan kembali seluruhnya kepada AP II setelah masa kerjasama berakhir," Direktur Transformasi dan Portofolio Strategis AP II Armand Hermawan melalui keterangan resmi, Kamis (25/11/2021). Dia menekankan tidak ada penjualan aset atau penjualan saham Bandara Internasional Kualanamu. Kepemilikan Bandara Internasional Kualanamu beserta asetnya 650 tetap milik AP II. JVCo hanya akan menyewa aset kepada AP II untuk dikelola selama 25 Tahun. Setelah periode kerja sama berakhir, JVCo tidak berhak lagi mengelola Bandara Internasional Kualanamu dan semua aset hasil pengembangan akan dikembalikan kepada AP II. "Kemitraan dapat dianggap seperti perjanjian sewa menyewa dengan para tenant di terminal bandara,” ujar Armand Hermawan. Armand Hermawan menuturkan, kemitraan strategis ini merupakan inovasi model bisnis yang menarik minat investasi pihak swasta untuk dapat turut berkontribusi dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia dan menyediakan layanan bagi kepentingan umum.
