Awas, Ada Sanksi Kalau Pelaku Usaha Belum Daftar Sertifikasi Halal!

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menyambut Ramadan 1444 H, Kementerian Agama (Kemenag) mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk. Produk yang termasuk seperti makanan, minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Sertifikasi halal itu perlu dilakukan para pelaku usaha, sebelum 17 Oktober 2024. Seperti yang diimbau Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), M Aqil Irham. "Jika sampai 17 Oktober 2024 belum bersertifikat halal, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Kepala BPJPH, seperti dalam keterangan tertulis yang Netralnews terima, Minggu (19/3/2023). Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku bagi seluruh lapisan pelaku usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, maupun besar. Khusus untuk UKM, Kepala BPJPH mengajak untuk manfaatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang ada di Kementerian Agama melalui BPJPH, maupun di Kementerian/Lembaga lain, serta Pemerintah Daerah. "Bersama-sama mari wujudkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu di dunia dengan slogan "Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia". Halal itu baik, halal itu sehat, halal itu berkah," kata dia. Kemenag bersama para pemangku kepentingan lainnya baru saja menggelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024 di 1.000 titik se-Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi BPJPH, bertujuan untuk mengingatkan bahwa sesuai amanah undang-undang, pemberlakukan kewajiban bersertifikat halal secara resmi akan dimulai pada 17 Oktober 2024. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas juga telah menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu program prioritas Kemenag. Hal ini tercantum dalam naskah pidato Menag yang dibacakan di 1.000 titik kampanye. "Kewajiban bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Hari ini akan menjadi awal bagi Indonesia dalam rangka menyukseskan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia," kata Menag diwakili Kepala BPJPH. Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024 ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan jaminan produk halal dari pusat hingga daerah. Mulai dari Satgas Halal Provinsi seluruh Indonesia, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga berbagai asosiasi pelaku usaha. Dalam rangka menyukseskan penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal tersebut, Pemerintah memberikan kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi halal dengan membuka sertifikasi halal gratis (Sehati). Terdapat satu juta kuota yang diberikan bagi pelaku UKM melalui skema pernyataan pelaku usaha (self-declare).

Awas, Ada Sanksi Kalau Pelaku Usaha Belum Daftar Sertifikasi Halal!

Trending

NNC Hype

Komunitas