Bandingkan Korsel, HNW: Kalau Prof Din dkk Ajukan Judicial Review Tolak UU IKN, Bagaimana Sikap MK RI?

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Merasa tidak sepakat dengan keputusan disahkannya RUU Ibu Kota Negara yang baru, politikus senior PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Pemerintah Indonesia dengan keras. Ia menggunakan contoh kejadian yang terjadi di Korea Selatan di mana Mahkamah Konstitusi di sana pernah membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara. “MK (Mahkamah Konstitusi) Korsel Pernah Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota. MK di Indonesia juga pernah nyatakan UU Ciptakerja inkonstitusional bersyarat,” kata HNW, Jumat 21 Januari 2022. Bahkan ia mengingatkan jika Profesor Din dan kawan-kawannya melakukan judicial review, apa yang bakal dilakukan MK di Indonesia? “Kalau nanti Prof Din dkk ajukan judicial review tolak UU IKN, bagaimana kira2 sikap MK RI?” tanya HNW. Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan UU Ibu Kota Negara (IKN) yang memindahkan dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Selain HNW, ada sejumlah tokoh lain yang mengingatkan bahwa negara lain pernah ingin memindahkan ibu kota dan pernah gagal misalnya di Korsel. "Banyak kisah sukses pemindahan ibu kota di negara-negara lain, seperti di Brasil, Kazakhstan, dan Australia. Namun, terdapat juga rencana pemindahan ibu kota yang kandas bukan karena ditolak oleh anggota parlemen, namun dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi," kata peneliti senior Mahkamah Konstitusi (MK), Pan Mohamad Faiz, seperti dikutip NNC dari detikcom, Kamis (20/1/2022). Pada 2004, Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun berupaya memenuhi janji kampanyenya dengan membuat Undang-Undang Khusus tentang Pembentukan Ibu Kota Administratif Baru guna merelokasi Seoul sebagai ibu kota Republik Korea Selatan dengan cara membangun ibu kota baru di Provinsi Chungcheong untuk menjalankan fungsi administratif. "Akan tetapi, Undang-Undang Khusus tersebut diuji konstitusionalitasnya oleh warga negara Korea Selatan dari berbagai wilayah dengan alasan belum adanya revisi terhadap Konstitusi. Selain itu, UU Khusus tersebut juga dianggap telah melanggar hak referendum dan hak pembayar pajak," tulis Pan Mohamad Faiz. Hakim MK Korea Selatan dengan Putusan 8:1 menyatakan UU Khusus tersebut inkonstitusional. Alasannya, Seoul yang telah lama menjadi ibu kota Korea Selatan, meskipun tidak secara spesifik disebutkan di dalam Konstitusi. Namun pada faktanya penetapan Seoul sebagai ibu kota negara merupakan perwujudan dari 'customary constitution' yang memiliki efek yang sama dengan konstitusi yang tertulis. "Menurut MK Korea Selatan, selain dengan menggunakan amendemen konstitusi secara formal, 'customary constitution' dapat kehilangan kekuatan hukumnya jika konsensus nasional menghendaki hal tersebut," beber Pan Mohamad Faiz. Berdasarkan Pasal 130 Konstitusi Korea Selatan, referendum secara nasional menjadi mekanisme wajib yang harus dilakukan untuk mengubah konstitusinya. Dalam hal ini, MK Korea Selatan tidak menemukan adanya mekanisme referendum yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara yang secara tidak tertulis sebenarnya menjadi bagian di dalam konstitusi mereka (vide Putusan MK Korea Selatan 2004Hun-Ma554).

Bandingkan Korsel, HNW: Kalau Prof Din dkk Ajukan Judicial Review Tolak UU IKN, Bagaimana Sikap MK RI?

Trending

NNC Hype

Komunitas