JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi PKS DPR menolak dana APBN digunakan untuk mendanai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sebagaimana bunyi Perpres terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, ada tiga alasan yang melatarbelakangi penolakan fraksinya terhadap penggunaan APBN untuk mendanai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Pertama, prioritas utama APBN saat ini adalah penanganan Covid-19 dan pemulihan dampaknya bagi rakyat kecil. "Beban penanganan Covid sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” kata Jazuli dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021). Kedua, PKS menilai penggunaan APBN untuk proyek tersebut merupakan bentuk inkonsistensi Presiden Jokowi sendiri, karena dulu mengatakan proyek ini murni investasi dan tidak menggunakan dana APBN bahkan sekadar untuk jaminan. Jazuli menyatakan, konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat. “Proyek kereta cepat sejak perencanaannya sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak. Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?,” ujar Anggota Komisi I DPR ini. Ketiga, Fraksi PKS menyoroti soal kabar adanya kesalahan kalkulasi investasi. Menurut Jazuli, jika ada kesalahan maka seharusnya bukan menjadi beban APBN. “Ketiga, saya dengar ada kesalahan kalkulasi investasi. Kalau salah kenapa jadi beban negara dan APBN? Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga," tutur Jazuli. "Kita tahu APBN sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini, jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main,” tegasnya. Dengan berkaca dari pengelolaan proyek kereta cepat ini, lanjut Jazuli, wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur, apalagi proyek-proyek yang mangkrak. Wajar juga, tambahnya, jika Fraksi PKS makin khawatir proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran. “Untuk itu kita perintahkan anggota Fraksi di Komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat dan terkesan ugal-ugalan karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan,” pungkas Jazuli.
