JAKARTA, NETRALNEWS.COM — Di tengah lonjakan harga kelapa yang mencetak rekor baru, ironi justru terjadi di ladang-ladang petani. Ketika harga kelapa di Riau melejit dari Rp2.900 menjadi Rp8.000 per kilogram, dan di Jakarta sudah menembus Rp21.000 per kilogram, harapan petani untuk sejahtera justru kian redup. “Petani kita seperti menonton pesta dari luar pagar. Harga naik, tapi yang menikmati keuntungannya justru pedagang besar dan tengkulak,” ujar Kuntoro Boga Andri, Kepala Pusat BRMP Perkebunan Kementerian Pertanian, saat dihubungi kemarin. Menurut Kuntoro, persoalan klasik ini bukan sekadar soal fluktuasi harga, melainkan soal ketimpangan tata niaga yang belum tersentuh reformasi serius. Data BPS bahkan menunjukkan, luas kebun kelapa nasional stagnan di angka 3,3 juta hektare, dengan produksi mandek di sekitar 2,7 juta ton sejak 2019. “Regulasi Kita Masih Kontra Produktif” Kuntoro tak segan menyebut bahwa kebijakan fiskal turut memperkeruh situasi. “Ini paradoks. Kelapa utuh bebas pajak saat diekspor, tapi kalau diolah jadi kopra atau VCO untuk industri dalam negeri, malah dikenai PPN. Siapa yang tidak tergoda jual keluar negeri kalau begitu?” ujarnya dengan tegas. Ia menambahkan, kebijakan yang timpang itu mendorong petani mengambil jalan pintas: menjual kelapa bulat ke pasar ekspor untuk keuntungan sesaat, tanpa memikirkan nilai tambah di dalam negeri. “Selama ini, kita seperti membiarkan kekayaan itu pergi tanpa bekas,” tambahnya. Masalah lain, kata Kuntoro, adalah rantai pasok kelapa yang terlalu panjang. Petani di daerah terpencil masih bergantung pada tengkulak yang kerap memonopoli harga. “Saya selalu katakan, jalan satu-satunya adalah penguatan koperasi petani. Dengan koperasi, petani punya posisi tawar. Mereka bisa langsung menjual ke industri atau bahkan ekspor produk olahan sendiri. Tapi koperasi kita ini masih lemah, masih perlu didampingi secara serius,” jelasnya. Kuntoro mencontohkan beberapa koperasi di Sulawesi Utara yang sukses memproduksi Virgin Coconut Oil (VCO) dan arang batok kelapa untuk ekspor. Keberhasilan ini terjadi karena ada dukungan akses permodalan dan pelatihan manajemen bisnis. Hilirisasi, Bukan Lagi Wacana Di ujung perbincangan, Kuntoro kembali menegaskan bahwa industrialisasi kelapa harus menjadi prioritas. “Kalau sawit bisa punya roadmap yang jelas, kenapa kelapa tidak? Kita ini negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, kelapa melimpah, tapi industrinya jalan di tempat. Saatnya berhenti hanya bicara, mari kita eksekusi,” tandasnya. Menurutnya, insentif investasi di sektor hilirisasi kelapa harus segera digulirkan. PPN produk olahan seperti VCO, cocopeat, dan arang aktif sebaiknya dihapuskan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Jika reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan petani benar-benar dijalankan, Kuntoro yakin, tak lama lagi kelapa bisa menjadi primadona ekspor Indonesia, sejajar dengan kejayaan sawit.
