JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kalian yang lahir di era Reformasi, tahukah kalian bahwa dahulu Perayaan Imlek di tempat umum pernah dilarang? Memang, perayaan Tahun Baru Imlek di Tiongkok sudah dirayakan berabad-abad lampau di berbagai negara di dunia, khususnya di China. Tapi di Indonesia, masih bisa dibilang belum lama menjadi tradisi secara nasional. Mengapa? Karena dahulu dilarang pemerintah. Bila ditelusuri berdasarkan catatan sejarah, sebenarnya Presiden Soekarno pernah mengeluarkan Penetapan Pemerintah tentang hari-hari raya umat beragama No.2/OEM-1946. Dalam pasal 4 disebutkan ada 4 hari raya orang Tionghoa, yaitu Tahun Baru Imlek, hari wafatnya Khonghucu (pada tanggal 18 bulan 2 Imlek), Ceng Beng, dan hari lahirnya Khonghucu (tanggal 27 bulan 2 Imlek). Artinya, di masa ini Imlek boleh dirayakan. Namun, ketika Presiden Soekarno (Orde Lama) lengser, muncul kebijakan baru. Selama tahun 1968-1999, Tahun Baru Imlek dilarang dirayakan di tempat terbuka atau tempat umum. Dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, yakni kebijakan yang lahir di era Pemerintahan Soeharto. Dahulu, Rezim Soeharto (Orde Baru) secara terang-terangan melarang berbagai hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek. Namun lucunya, yang mengusulkan pelarangan konon justru orang Tionghoa yakni Kristoforus Sindhunata alias Ong Tjong Hay. Selain Imlek, juga tradisi lain dilarang. Memang, Presiden Soeharto tidak terlalu saklek melarang. Ia tetap memberikan toleransi dan tetap mengijinkan perayaan Imlek, adat istiadat, dan budaya Tionghoa diselengarakan hanya di rumah keluarga Tionghoa dan di tempat yang tertutup. Ia kemudian menerbitkan Inpres No. 14/1967 pada 6 Desember 1967. Di dalam Inpres No 14 tertuang tentang Pembatasan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa seluruh upacara atau ritual kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa, hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Tujuan dari Inpres No 4 adalah untuk mengeliminasi secara sistematis dan bertahap atas identitas diri orang-orang Tionghoa terhadap kebudayaan Tionghoa, termasuk kepercayaan, agama dan adat istiadat. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka perayaan Imlek bahkan seluruh perayaan tradisi dan keagamaan Etnis Tionghoa lain seperti Cap Go Meh, Pehcun, dan sebagainya, juga ikut dilarang untuk dirayakan di tempat umum. Namun, pascajatuhnya Pemerintahan Orde Baru, lahir era Reformasi dan perubahan bersar pun terjadi. Khusus untuk kebijakan baru bahwa Imlek boleh dirayakan di tempat terbuka, terjadi pada era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada 17 Januari 2000, Gus Dur mengeluarkan Keppres No.6/2000 tentang Pencabutan Inpres N0.14/1967 tentang Pembatasan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa. Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut, masyarakat Tionghoa diberikan kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadat mereka, termasuk merayakan upacara-upacara seperti Imlek, Cap Go Meh, dan sebagainya, secara terbuka. Pada Imlek 2551 Kongzili atau 2000 Masehi, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) mengambil inisiatif untuk merayakan Imlek secara terbuka sebagai puncak ritual tradisi Khonghucu secara nasional dengan mengundang Presiden Abdurrahman Wahid untuk datang menghadirinya. Pada 19 Januari 2001, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.13/2001 tentang Penetapan Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif. Kemudian, saat menghadiri perayaan Imlek 2553 Kongzili, yang diselenggarakan Matakin pada Februari 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa mulai 2003, Imlek menjadi Hari Libur Nasional. Pengumuman ini ditindaklanjuti dengan dikeluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek, tertanggal 9 April 2002.' Rangkaian peristiwa bersejarah tersebut menjadi catatan penting bagaimana lika-liku perayaan Imlek di Indonesia. Kini, perayaan Imlek bisa diadakan di mana saja dan semakin menampilkan wajah Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.