JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DPD Jakarta mengungkapkan kekhawatiran terkait kondisi industri hotel dan restoran di Jakarta yang menunjukkan tren penurunan, khususnya pada kuartal pertama tahun 2025. Survei terbaru yang dilakukan oleh Badan Pimpinan Daerah PHRI DPD Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya mengungkapkan bahwa 96,7% hotel melaporkan penurunan tingkat hunian. Akibatnya, banyak pelaku usaha harus mengurangi jumlah tenaga kerja dan menerapkan berbagai strategi efisiensi operasional. Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menyatakan bahwa industri ini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian menurun sementara biaya operasional meningkat tajam, yang membebani kelangsungan usaha. Permasalahan Industri Perhotelan Jakarta BPD PHRI DPD Jakarta mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memperburuk kondisi ini. Pertama, penurunan tingkat hunian dan pendapatan. Survei menunjukkan bahwa 66,7% responden menyatakan penurunan terbesar berasal dari segmen pasar pemerintah, seiring dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Hal ini memperparah ketergantungan industri hotel pada wisatawan domestik karena kontribusi wisatawan mancanegara ke Jakarta masih sangat kecil. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara hanya sekitar 1,98% per tahun dari 2019 hingga 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi promosi dan program pemerintah untuk menarik turis asing, khususnya ke Jakarta, belum efektif. Menurut Sutrisno, ketidakseimbangan pasar ini menuntut perbaikan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional. Kedua, kenaikan biaya operasional. Selain menghadapi pasar yang menurun, pelaku usaha harus menanggung biaya operasional yang meningkat signifikan. Tarif air PDAM naik hingga 71%, harga gas melonjak 20%, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) meningkat sekitar 9% tahun ini. Dengan tekanan pendapatan yang menurun dan biaya yang meningkat, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah antisipatif. Sebanyak 70% responden dalam survei menyatakan jika kondisi ini berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan, mereka terpaksa akan mengurangi jumlah karyawan antara 10% hingga 30%. Selain itu, 90% responden sudah mengurangi pekerja harian dan 36,7% berencana mengurangi staf tetap. Ketiga, kerumitan regulasi dan sertifikasi. Industri juga menghadapi tantangan administratif berupa regulasi dan sertifikasi yang rumit dan memberatkan, seperti izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, dan izin minuman beralkohol. Proses birokrasi yang panjang, duplikasi dokumen antarinstansi, serta biaya yang tidak transparan menjadi hambatan bagi kelangsungan usaha. Dampak Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Tanpa langkah konkret dan strategi pemulihan yang tepat, industri perhotelan yang merupakan tulang punggung pariwisata dan penyerap tenaga kerja berpotensi mengalami krisis berkepanjangan yang berdampak pada sektor lain. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh sektor hotel dan restoran, yang selama ini menyumbang sekitar 13% pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Pada 2023, lebih dari 603 ribu pekerja bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta. Penurunan kinerja sektor ini juga mempengaruhi UMKM, petani, pemasok logistik, dan pelaku seni-budaya, mengingat keterkaitan rantai pasok dan ekosistem pariwisata. Usulan dan Harapan BPD PHRI DPD Jakarta Menanggapi situasi ini, BPD PHRI DPD Jakarta mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis, antara lain: - Melonggarkan kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan rapat, - Meningkatkan promosi pariwisata yang terarah dan berkelanjutan, - Menertibkan akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak berizin resmi, - Meninjau kembali tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral, - Menyederhanakan proses perizinan dan sertifikasi dengan integrasi sistem antarinstansi agar lebih efisien dan transparan. PHRI DPD Jakarta berharap pemerintah merespons cepat dan tepat agar industri hotel dan restoran dapat bangkit kembali. Industri ini tidak hanya penting bagi ekonomi, tetapi juga sebagai wajah pariwisata Jakarta di tingkat nasional dan internasional. Dukungan nyata dari pemerintah menjadi kunci kebangkitan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi Jakarta.
