Netral English Netral Mandarin
banner paskah
22:19wib
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan kepada sembilan provinsi untuk bersiap siaga dari potensi hujan petir disertai angin kencang yang akan terjadi hari ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jalur yang bakal disekat oleh kepolisian selama masa larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Investasi Miras Dibuka, Novel PA 212: Makanya Pemerintah Ngotot Bubarkan FPI

Selasa, 02-Maret-2021 13:30

Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin
Foto : Istimewa
Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin
31

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Persaudaraan Alumni (PA) 212 menolak kebijakan pemerintah membuka keran investasi pada industri minuman keras (miras) mengandung alkohol sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"PA 212 jelas menolak miras dan rezim ini memang sudah menghalalkan berbagai cara," kata Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin kepada netralnews.com, Selasa (2/3/2021).

Novel pun mengaitkan dibuatnya Perpres No. 10/2021dengan langkah pemerintah membuka membubarkan Front Pembela Islam (FPI) pada Desember 2020 lalu.

Novel menduga, FPI dibubarkan karena getol melawan kemaksiatan dan peredaran miras, sehingga pemerintah khawatir jika FPI masih eksis maka akan jadi penghalang rencana pemerintah melegalkan produksi miras.

"Makanya Jokowi ngotot bubarin FPI karena memang diduga kuat didesak oleh industri maksiat/kemungkaran," ujar eks tokoh FPI itu.

Lebih lanjut, Novel mendesak agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengambil sikap tegas mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut Perpres No. 10/2021.

"Jokowi wajib batalkan Perpres ini. MUI juga harus bertindak apalagi wapresnya kiai," ungkap Novel Bamukmin.

Menurutnya, jika Perpres tersebut tidak dicabut maka akan ada reaksi keras umat Islam dari berbagai penjuru Tanah Air."Tinggal tunggu tanggal mainnya umat islam bereaksi keras dimana-mana," tegas Novel.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada 2 Februari 2021. Perpres tersebut juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol.

Dalam Perpres yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta kerja itu disebutkan, idustri minuman keras bisa dilakukan di Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli