Netral English Netral Mandarin
16:16wib
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Para ilmuwan di Afrika Selatan mendeteksi varian Covid-19 baru yang memiliki banyak mutasi. Varian ini disinyalir jadi penyebab tingginya penyebaran kasus di negara tersebut.
Investasi Miras Dibuka, Novel PA 212: Makanya Pemerintah Ngotot Bubarkan FPI

Selasa, 02-Maret-2021 13:30

Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin
Foto : Istimewa
Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin
55

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Persaudaraan Alumni (PA) 212 menolak kebijakan pemerintah membuka keran investasi pada industri minuman keras (miras) mengandung alkohol sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"PA 212 jelas menolak miras dan rezim ini memang sudah menghalalkan berbagai cara," kata Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin kepada netralnews.com, Selasa (2/3/2021).

Novel pun mengaitkan dibuatnya Perpres No. 10/2021dengan langkah pemerintah membuka membubarkan Front Pembela Islam (FPI) pada Desember 2020 lalu.

Novel menduga, FPI dibubarkan karena getol melawan kemaksiatan dan peredaran miras, sehingga pemerintah khawatir jika FPI masih eksis maka akan jadi penghalang rencana pemerintah melegalkan produksi miras.

"Makanya Jokowi ngotot bubarin FPI karena memang diduga kuat didesak oleh industri maksiat/kemungkaran," ujar eks tokoh FPI itu.

Lebih lanjut, Novel mendesak agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengambil sikap tegas mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut Perpres No. 10/2021.

"Jokowi wajib batalkan Perpres ini. MUI juga harus bertindak apalagi wapresnya kiai," ungkap Novel Bamukmin.

Menurutnya, jika Perpres tersebut tidak dicabut maka akan ada reaksi keras umat Islam dari berbagai penjuru Tanah Air."Tinggal tunggu tanggal mainnya umat islam bereaksi keras dimana-mana," tegas Novel.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada 2 Februari 2021. Perpres tersebut juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol.

Dalam Perpres yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta kerja itu disebutkan, idustri minuman keras bisa dilakukan di Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli

Berita Terkait

Berita Rekomendasi