JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mendukung pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan upaya banding atas vonis nihil yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat. "Keadilan bukan hanya perlu dinyatakan, tetapi juga dijalankan dan tampak diperjuangkan. Atas nama keadilan kami nyatakan mendukung setiap langkah hukum Kejaksaan Agung dalam mencari kebenaran hukum demi menegakan keadilan terhadap kejahatan keuangan luar biasa yang merugikan banyak pihak ini," kata Sultan dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/1/2022). Menurutnya, keputusan pengadilan terhadap terdakwa Heru, harus diakui sangat melukai rasa keadilan publik. Meskipun pengadilan memiliki pertimbangan hukum dan fakta persidangan yang dapat diterima oleh logika hukum. Tapi keadilan hanya bisa dijelaskan dengan nurani hukum. "Adalah penting bagi pihak Kejaksaan untuk menjawab kekecewaan publik dengan menindaklanjuti keputusan pengadilan dengan upaya banding ke tingkat lanjut. Sudah terlalu banyak upaya hukum kejaksaan yang akan menjadi sia-sia jika vonis pengadilan yang menihilkan hukuman bagi terdakwa ini diterima begitu saja," ungkap Sultan. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa Keberanian moral kejaksaan agung yang mengusut pelaku kejahatan keuangan luar biasa dengan jumlah puluhan triliun ini harus dijawab dengan vonis pengadilan yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya diberitakan, terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat, dijatuhi vonis nihil dan uang pengganti senilai Rp 12,6 triliun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2022). Heru dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, tetapi majelis hakim tidak memberikan pidana mati sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejagung. Adapun Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis pidana nihil terhadap Heru Hidayat lantaran Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera itu sudah mendapat hukuman maksimal dalam perkara sebelumnya, yakni korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Atas putusan tersebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mengajukan banding. “Saya telah memerintahkan kepada Jampidsus tidak ada kata lain selain banding,” kata Burhanuddin di Kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Burhanuddin menegaskan, pihaknya menghargai dan menghormati vonis majelis hakim terhadap Heru Hidayat. Namun, menurutnya, vonis itu mengusik rasa keadilan masyarakat. “Kita tetap menghargai dan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim, tapi kami JPU (jaksa penunut umum) merasa ada hal-hal yang kurang, ada keadilan masyarakat yang sedikit terusik,” tegasnya.