Kecewa Atas Vonis Nihil Heru Hidayat di Kasus Asabri, MAKI: Mestinya Seumur Hidup atau Mati

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan vonis nihil terhadap terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat. "MAKI menghormati putusan tersebut namun tetap menyatakan kecewa atas putusan tersebut karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (19/1/2022). MAKI menilai, seharusnya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) itu dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. "Semestinya Hakim jika tidak memberi hukuman mati sesuai tuntutan Jaksa maka semestinya tetap memberikan hukuman seumur hidup," ujar Boyamin. "Atau hukuman seumur hidup secara bersyarat yaitu jika hukuman penjara seumur hidup dalam perkara Jiwasraya bebas atau berkurang oleh upaya Peninjauan Kembali atau dapat Grasi, maka hukuman seumur hidup dalam perkara Asabri akan tetap berlaku dan Heru Hidayat tetap menjalani penjara seumur hidup," jelasnya. Boyamin mengatakan, berdasar Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika hakim menyatakan terdakwa bersalah maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana. "Tidak boleh nihil karena hukuman sebelumnya dalam kasus Jiwasraya adalah seumur hidup dan bukan penjara dalam hitungan maksimal 20 tahun," terangnya. Hukuman nihil, lanjutnya, hanya berlaku di perkara penjara terhitung yaitu 1 hari hingga maksimal 20 tahun. Jika hukuman seumur hidup maka bisa dijatuhkan hukuman yang sama atau hukuman diatasnya yaitu mati. "Putusan kemarin menyatakan perbuatan Terdakwa Heru Hidayat terbukti, maka mestinya dipidana dan bukan nihil. Bisa Seumur hidup atau mati," tegasnya. Boyamin menyatakan, sesuai pasal 240 KUHAP putusan itu keliru. Karenanya, MAKI meminta jaksa dari Kejaksaan Agung harus melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. "Putusan mati sebenarnya itu paling proporsional dan sesuai tuntutan keadilan masyarakat mengingat perbuatan Heru Hidayat sangat merugikan negara, masyarakat dan nasabah secara berulang ( Jiwasraya dan Asabri)," tandasnya. "Seandainya hakim tidak sependapat dengan tuntutan mati oleh Jaksa Penuntut Umum, mestinya hukuman penjara seumur hidup secara bersyarat lebih memenuhi ketentuan hukum acara KUHAP karena tetap jatuhi hukuman pidana dan bukan nihil," jelas Boyamin. Lebih jauh, Boyamin menyebut bahwa MAKI akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas makna 'Pengulangan Dalam Melakukan Pidana' yang selama ini dimaknai terbatas setelah orang dipenjara kemudian melakukan perbuatan pidana. Tidak disebut berulang jika belum pernah dipenjara meskipun berulang-ulang melakukan perbuatan pidana. "Jika ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi maka dalam kasus seperti Heru Hidayat nantinya dapat diterapkan hukuman mati," pungkas Boyamin. Sebelumnya diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Hakim menyatakan Heru Hidayat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus Asabri. "Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primer dan pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana nihil," kata Hakim Ketua IG Eko Purwanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Kecewa Atas Vonis Nihil Heru Hidayat di Kasus Asabri, MAKI: Mestinya Seumur Hidup atau Mati

Trending

NNC Hype

Komunitas